Hendy Ajak Warga Pesisir Pantai Bersinergi dan Tidak Akan Mengusir Warga

PUGER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember berniat melaksanakan inventarisasi tanah negara yang berada di pesisir pantai Kabupaten Jember. Untuk tanah negara yang tidak dalam penguasaan atau belum terbit hak atas tanah tersebut, dimohon hak atas tanahnya oleh pemerintah. Sementara, untuk yang sudah menjalani penugasan atau telah terbit hak atas tanah itu, akan dicek ulang proses penugasan penerbit hak atas tanahnya. Tujuannya adalah untuk mengamankan tanah negara, khususnya yang berada di pesisir pantai. Selain itu, guna mengoptimalkan pemanfaatan tanah pesisir pantai oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk masyarakat Kabupaten Jember.

Hal itulah yang diungkapkan Bupati Jember Hendy Siswanto saat melakukan peninjauan bersama Tim Inventarisasi Tanah Pesisir Pantai Kabupaten Jember di pesisir pantai Kecamatan Puger, kemarin (23/8) siang. “Saat ini, kami akan melakukan sertifikasi yang nantinya bakal dikuasai oleh Pemkab Jember,” ungkapnya.

Tentang penggunaannya nanti, dia menambahkan bahwa tentu untuk kemaslahatan masyarakat. Terutama masyarakat pesisir yang banyak berprofesi sebagai nelayan. Namun, dia menerangkan bahwa pihaknya tidak akan membuat kantor.

Berdasarkan master plan, Hendy menyatakan bahwa rencananya lahan pesisir tersebut bakal diolah menjadi sektor wisata. Tentu saja, pihaknya bakal memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah di Kabupaten Jember. Salah satunya para nelayan. “Biar mereka yang akan mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya.

Selain itu, dia menerangkan bahwa ada pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) yang ikut serta melakukan peninjauan. Bupati menyebutkan bahwa pihaknya bakal mengurus hak pengelolaan lahan (HPL) dari pantai ujung timur, Bandealit, hingga ujung barat. “Jika statusnya masih aman, akan segera di-HPL-kan,” tuturnya.

Dia menegaskan bakal mengolah lahan pesisir pantai dan harus bisa digunakan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Sebab, masyarakat pesisir pantai menjadi salah satu penyumbang kemiskinan terbesar di Kabupaten Jember. Yakni sebesar 30 persen. “Mereka harus kita lindungi,” ungkapnya. Salah satunya, dengan memberikan fasilitas agar mampu memaksimalkan hasil lautnya.

Namun, tak semua lahan pesisir bisa langsung disertifikasi. Sebab, ada beberapa lahan yang masih ditempati oleh masyarakat sekitar. Karena itu, Hendy menjelaskan bahwa siapa pun pemilik atau yang sedang menempati lahan sempadan pantai bakal dipanggil satu per satu. “Sepanjang mereka memiliki sertifikat dan sesuai aturan, monggo silakan diteruskan. Namun, kalau tidak, akan ditawari kerja sama dengan pemkab,” ujarnya.

Meski demikian, dia tak akan mengusir warga yang sudah memiliki lahan tersebut. Sebaliknya, Hendy akan mengajak sinergi dengan berbagai cara. Jika tidak mau, pihaknya bakal mengambil alih atau melakukan hal lain. Dia menjelaskan bahwa pihaknya perlu mengambil hak laut yang nantinya jelas dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Editor : Ivona