Stop Fotokopi E-KTP! Dirjen Dukcapil Peringatkan Risiko Pidana 5 Tahun Penjara Berdasarkan UU PDP!
Radar Jember – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi memberikan peringatan keras kepada lembaga layanan publik dan masyarakat terkait kebiasaan memfotokopi KTP elektronik (e-KTP).
Tindakan tersebut dinilai tidak lagi relevan dan berisiko melanggar aturan perlindungan data.
Risiko Pelanggaran UU PDP
Teguh menegaskan bahwa penggunaan fotokopi e-KTP secara sembarangan dapat bersinggungan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Baca Juga: Mata Indonesia Tertuju pada Cilegon: Koperasi Merah Putih Kota Bumi Jadi Pilot Project Paling Sukses
Pasal 65 UU PDP melarang penyebaran data pribadi (termasuk NIK dan data fisik KTP) milik orang lain secara melawan hukum.
Berdasarkan Pasal tersebut, penyalahguna data pribadi diancam pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.
"Sebenarnya, KTP-el itu tidak lagi perlu difotokopi, karena sebenarnya itu juga pelanggaran terhadap PDP," tegas Teguh di Kota Depok, Rabu (6/5/2026).
Cukup Gunakan Card Reader
Inovasi e-KTP sejak awal telah dirancang dengan teknologi cip yang menyimpan data biometrik dan identitas pemilik secara aman.
Teguh mengingatkan instansi pemerintah maupun swasta untuk beralih ke teknologi pembaca kartu dibandingkan meminta salinan fisik.
