Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Daerah yang Terancaman Krisis Air Bersih di Lumajang

S
Penulis: Safitri❯
KRISIS: Petugas BPBD Lumajang memberikan pelayanan dropping air bersih di Desa Jonggreng, Ranuyoso, kemarin. Sedikitnya ada tujuh kecamatan krisis air bersih.
KRISIS: Petugas BPBD Lumajang memberikan pelayanan dropping air bersih di Desa Jonggreng, Ranuyoso, kemarin. Sedikitnya ada tujuh kecamatan krisis air bersih.
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Krisis air bersih mulai melanda tujuh kecamatan di Lumajang. Penyebabnya masih belum diketahui. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang memastikan sumber mata air sangat kecil.

Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Wawan Hadi Siswo menyebutkan, Kecamatan Lumajang Kota termasuk dalam tujuh kecamatan krisis air bersih. Yakni Desa Blukon dan Desa Boreng. “Selain Kecamatan Kota, ada Kecamatan Gucialit, Padang, Kedungjajang, Klakah, Randuagung, dan Kecamatan Ranuyoso,” katanya.

Total ada 24 desa yang mengalami krisis. Sementara, pihaknya memberikan bantuan dropping air bersih ke 52 dusun atau titik. Dalam sehari, empat armada truk air bersih beroperasi. Masing-masing membawa lima ribu liter air selama enam kali dalam sehari. Mulai dari pukul 07.00 hingga pukul 19.00.

“Kami tidak tahu mengapa sumber mata air di Lumajang sangat kecil. Namun, kami akan lakukan pengiriman air bersih dua atau tiga hari sekali ke satu titik sebagai upaya antisipasi krisisnya. Hal ini sudah kami mulai bulan Oktober hingga 24 Desember mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Lumajang Indra Wibowo Laksana menjelaskan, masyarakat yang mengalami krisis air bisa melaporkan hal itu ke kepala desa (kades). Selanjutnya, kades akan meneruskan ke kecamatan hingga diterima BPBD Lumajang. Laporan yang diterima langsung ditindaklanjuti maksimal sehari setelahnya.

Tim asesmen BPBD akan melakukan pengecekan di lapangan. Mulai dari jumlah kebutuhan liter air, jumlah kepala keluarga, hingga akses jalan dan lokasi medan yang dituju. Pihaknya mengimbau agar masyarakat bisa lebih menghemat penggunaan air.

“Kami mengimbau agar ada penghematan air. Karena air ini merupakan kebutuhan urgen, maka kebutuhan yang lebih penting seperti minum dan memasak bisa didahulukan. Selanjutnya, jangan sembarangan memotong pohon. Harus segera dilakukan reboisasi agar sumber air bisa lestari, terlindungi, dan tidak mengalami kekeringan. Sehingga pohon dapat menyimpan air,” tegasnya.

 

 

Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Melalui Program Berkelanjutan

TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Menanggapi krisis air bersih di sejumlah kawasan, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengoptimalkan program bantuan air bersih. Salah satunya melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Aris Pidekso, Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lumajang, mengatakan, program tersebut difokuskan di kawasan utara Lumajang. Meski demikian, pihaknya tidak mengabaikan kecamatan lain yang membutuhkan. Namun, porsi yang diberikan berbeda. Hal itu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Kami kerahkan semua potensi untuk pemenuhan akses air bersih. Secara umum program Pamsimas ini melalui dana APBN dan dana APBD. Selain itu, ditunjang dana alokasi khusus, Hipam. Ada juga pemeliharaan rutin jaringan yang dibangun melalui dana serap aspirasi dewan,” katanya.

Dia menjelaskan, kebutuhan air sangat vital. Dia mencontohkan kebutuhan air layaknya kebutuhan minyak. Oleh karena itu, masyarakat bisa memperlakukan air seperti benda ekonomi. Artinya, pemakaian, pengeluaran, harus diperhatikan dan bisa berbayar. Hal itu untuk kebaikan masyarakat. Sebab, kini banyak sumber air yang mengecil. Meskipun sumur-sumur resapan sudah dibuat dalam jumlah banyak.

“Kami masih jajaki ada sumber air baru di Sumberwringin, Klakah. Ini sudah kami ajukan ke kementerian pusat. Harapannya bisa lolos uji dan bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat, terutama Kecamatan Klakah. Karena Ranu Bedali sendiri sudah mengalami penurunan sumber air,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lumajang dr Bayu Wibowo menuturkan, pilar ketiga sanitasi terintegrasi berbasis masyarakat (STBM) adalah pengelolaan air minum rumah tangga. Salah satu poin penting adalah ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Hal itu menjadi komitmen pemkab untuk mengoptimalkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terutama di daerah rawan air seperti di bagian utara Lumajang.

“Distribusi air bersih di daerah rawan sangat bermanfaat. Secara insidental salah satunya distribusi dari BPBD. Selain itu, program jangka panjang melalui bantuan saluran perpipaan berbasis masyarakat juga dilakukan. Hal ini menjadi perwujudan dan komitmen bupati serta wabup sejak awal menjabat. Pada intinya, dukungan pembangunan sanitasi dan air bersih pemkab sangat besar,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Hafid Asnan

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jember Dikepung Kekeringan, Baret Rescue Sindir Amunisi BPBD yang Pas-pasan - Radar Jember

Jember Dikepung Kekeringan, Baret Rescue Sindir Amunisi BPBD yang Pas-pasan - Radar Jember

Ia menyebut, keterbatasan SDM dan Sarpras di BPBD maupun di Damkar, seharusnya direspons dengan penambahan alokasi dana operasional, bukan malah dikurangi.

Sebut Jember Hipermarket Bencana, DPRD Semprot Pemkab Soal Anggaran BPBD yang Anjlok

Sebut Jember Hipermarket Bencana, DPRD Semprot Pemkab Soal Anggaran BPBD yang Anjlok

Di tengah ancaman gelombang El Nino dan meluasnya krisis air bersih di sejumlah kecamatan, anggaran BPBD Jember justru menyusut drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya

Anggaran Minim, DPRD Bondowoso Semprot Pemkab: Penanganan Kekeringan Tak Bisa Diserahkan ke BPBD Saja

Anggaran Minim, DPRD Bondowoso Semprot Pemkab: Penanganan Kekeringan Tak Bisa Diserahkan ke BPBD Saja

Komisi IV DPRD Bondowoso menyesalkan minimnya anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Dewan menilai kondisi ini berpotensi menghambat upaya penanganan k

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer