TENGGARANG, Radar Ijen — Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2026 memaksa pemerintah daerah melakukan pengetatan di berbagai sektor.
Di tengah kondisi tersebut, insentif guru ngaji dan Bantuan Operasional Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) menjadi program yang rawan terdampak, sehingga DPRD berupaya mencari celah agar keduanya tetap berjalan.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal memang mempersempit ruang belanja daerah.
Namun, pihaknya berkomitmen agar pendidikan keagamaan tidak menjadi korban efisiensi anggaran.
“Kami memahami kondisi fiskal yang berat, tetapi pendidikan keagamaan tetap menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran,” ujarnya.
APBD Bondowoso tahun 2026 diproyeksikan sekitar Rp1,9 triliun, turun dari sebelumnya Rp2,16 triliun sebelum kebijakan efisiensi diterapkan.
Penurunan ini berdampak pada penataan ulang berbagai pos belanja, termasuk anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang selama ini menjadi sumber pendanaan insentif guru ngaji dan Bosda Madin.
Pada tahun 2025, sebanyak 5.865 guru ngaji menerima insentif daerah sebesar Rp1,8 juta per orang per tahun, dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp10,5 miliar.
Sementara itu, alokasi Kesra tahun 2026 hanya sekitar Rp9,7 miliar, yang juga harus menanggung berbagai program sosial lainnya.
Kondisi tersebut memunculkan potensi ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, DPRD mendorong penyaluran bantuan dilakukan secara lebih selektif melalui verifikasi administrasi yang ketat agar tepat sasaran dan tetap akuntabel. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi