RADAR JEMBER - Ente mungkin pernah juga teriak, polisi harus direformasi. Mayoritas rakyat menginginkan demikian. Termasuk presiden sendiri, sampai dibentuk komisi reformasi polisi. Dihuni para pendekar hukum. Hasilnya, Polri tetap di bawah presiden. Mau gimana lagi? Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Komisi Percepatan Reformasi Polri akhirnya menuntaskan tugas sucinya. Dipimpin Jimly Asshiddiqie, ditemani Mahfud MD dan para pendekar konstitusi lainnya, mereka bekerja sejak November 2025. Rapat sana-sini, menyerap aspirasi rakyat. Mungkin sambil minum kopi tanpa gula biar terasa pahitnya realita.
Lalu tibalah hari sakral itu. Pada 5 Mei 2026, sebuah laporan setebal 3.000 halaman, iya, tiga ribu, bukan skripsi mahasiswa yang baru Bab II sudah nyerah, diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. Sepuluh buku tebal. Kalau dilempar bisa jadi alat bela diri.
Hasil akhirnya? Polri tetap di bawah Presiden. Iya. Itu saja. Terima kasih sudah membaca sampai sini. Kalau mau pulang juga nggak apa-apa, karena inti ceritanya memang cuma itu.
Tapi jangan salah. Ini bukan keputusan sembarangan. Ini hasil pemikiran mendalam, diskusi panjang, dan mungkin juga beberapa sesi “ya sudah lah ya” di akhir rapat. Mahfud MD dengan penuh ketenangan menjelaskan, posisi Polri di bawah Presiden itu adalah produk reformasi 1998. Secara politik lebih aman. Tidak bikin ribet, dan bisa jadi penyeimbang kekuasaan. Kalau dipindah ke kementerian? Wah, bisa bahaya. Birokrasi tambah panjang. Wewenang tumpang tindih. Nanti malah kayak rapat koordinasi yang hasilnya koordinasi lagi.
Jadi kesimpulannya, jangan diubah, nanti malah berubah.
Sementara itu, rakyat yang dari awal sudah membayangkan Polri jadi institusi super independen, profesional, bersih, transparan, dan responsif seperti driver ojek online yang langsung “on the way” begitu dipanggil… harus kembali ke realita. Mimpi tinggal mimpi, reformasi tetap versi “coming soon”.
Tenang, bukan berarti nggak ada perubahan. Ada kok. Kompolnas akan diperkuat supaya kewenangannya mengikat. Kita doakan semoga kali ini bukan sekadar formalitas yang kalau digigit nggak berasa. Pengangkatan Kapolri tetap lewat Presiden dan DPR. Penugasan anggota di luar institusi dibatasi, UU No. 2 Tahun 2002 mau direvisi, delapan Peraturan Polri dan dua puluh empat Peraturan Kapolri akan dirombak. Banyak banget. Serius.
Targetnya? Tahun 2029. Iya, tiga tahun lagi. Waktu yang cukup untuk kita menyaksikan apakah 3.000 halaman itu akan jadi fondasi perubahan… atau jadi penghuni tetap gudang berdebu bersama dokumen-dokumen penuh harapan lainnya.
Di media sosial, khususnya X, rakyat langsung bereaksi dengan gaya khas. Ada yang bilang ini “reformasi setengah hati”, ada yang menyebut “buang-buang waktu dan anggaran”, ada juga yang nyeletuk, “3.000 halaman cuma buat bilang tetap di bawah Presiden? Ini bukan laporan, ini spoiler.” Bahkan ada yang bikin analogi paling menyakitkan, “kayak WiFi publik, indikatornya full, tapi nggak pernah benar-benar nyambung.” Pedas? Ya iyalah. Rakyat kita kalau sudah kecewa, kreatifnya keluar semua.
