RADAR JEMBER - Baru juga kita bahas tiga WNI menipu di Tanah Suci, eh sekarang muncul episode baru, lebih lokal tapi efeknya global ke dompet. Ada 13 kiai dari 13 pondok pesantren di Jawa Barat kena tipu gara-gara program MBG. Ini bukan sekadar lanjutan cerita, ini sudah masuk season dua, Penipuan Naik Kelas.
Kalau ada yang bilang negeri ini dihuni para penipu, rasanya kita tidak bisa langsung marah. Kita cuma bisa tarik napas panjang sambil garuk kepala, “Ya… ada benarnya juga.” Apalagi konon katanya rakyat Indonesia ini peringkat dua dunia gampang ditipu setelah Pakistan. Mau bantah? Boleh. Tapi tiap ada kasus beginian, bantahannya jadi terasa kayak pembelaan sambil nyengir.
Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak. Tapi jangan kaget kalau kopinya mendadak terasa pahit, karena ceritanya lebih pahit dari kopi tanpa gula, ini pahitnya pakai topping realita.
Kejadiannya bukan cerita warung kopi. Tanggal 30 April 2026, sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren datang ke LBH PP GP Ansor. Mereka datang bukan bawa proposal kerja sama, tapi bawa luka finansial yang nominalnya bukan recehan, puluhan sampai ratusan juta rupiah per pesantren. Ini bukan kehilangan uang, ini sudah kayak kehilangan satu bab kehidupan.
Semua bermula dari program kedengarannya suci dan bikin hati hangat, Dapur Santri Nusantara (DSN) atau Koperasi Santri Nusantara, yang katanya mitra resmi Badan Gizi Nasional. Dari namanya saja sudah seperti proyek penyelamat generasi bangsa. Kalau ditolak, rasanya seperti menolak pahala.
Lalu datanglah para “utusan”. Wajah rapi, senyum santun, gaya bicara seperti baru keluar dari rapat kementerian. Mereka menawarkan kemitraan program MBG. Syaratnya? Katanya gampang, tidak ribet, tinggal ikut saja alurnya. Alurnya ternyata alur menuju dompet kosong.
Pesantren diminta menyediakan lahan minimal 400 meter persegi, lalu membayar biaya pendaftaran Rp1,5 juta, kemudian tanda tangan commitment fee. Setelah itu diminta membangun dapur menggunakan kontraktor yang mereka tunjuk, dengan pembayaran bertahap. Tapi tenang, kata mereka, nanti setelah dapur beroperasi, semua biaya akan diganti penuh oleh pemerintah.
Nah, kalimat “diganti penuh” ini biasanya efeknya seperti hipnotis massal. Akal sehat pelan-pelan pamit, harapan langsung duduk di kursi depan.
Pesantren-pesantren pun bergerak. Ada mencairkan dana, ada menggadaikan aset, ada kiai sampai menjual mobil demi menutup biaya pembangunan dapur. Dapur pun berdiri. Kokoh. Gagah. Secara fisik, tidak ada masalah. Yang bermasalah cuma satu, realitas.
Begitu dapur selesai… pelakunya selesai juga. Hilang.
