alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

DPRD Bondowoso Usulkan Hak Angket Pada Bupati

Bupati dan Sekda Tolak Berkomentar

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 34 anggota DPRD Bondowoso mengusulkan hak angket kepada Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Pihak legislatif memiliki beberapa poin penting untuk menggunakan hak angket. Salah satu poin utamanya adalah revisi tentang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso.

Pernyataan sikap hak angket legislatif itu disampaikan Minggu (28/11) malam kemarin. Semula ada 29 anggota DPRD dari tiga fraksi yang bertanda tangan. Namun, keesokan harinya, Senin (29/11), bertambah menjadi 34 anggota dari empat fraksi yang turut tanda tangan ihwal pengajuan hak angket tersebut.

Menurut Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, pengajuan hak angket memang belum diajukan kepadanya sebagai pimpinan DPRD. Namun, dia dan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat juga turut tanda tangan sebagaimana amanat fraksi masing-masing.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pihaknya menyebutkan, alasan para pengusul akan mengajukan hak angket karena beberapa hal. Pertama, terkait Bupati Salwa yang dinilai tak melaksanakan rekomendasi hasil Pansus TP2D yang merekomendasikan agar pembentukan TP2D dilakukan sebagaimana hasil fasilitasi.

Kedua adalah mengenai adanya temuan dalam mutasi eselon III, beberapa waktu lalu. Tepatnya saat seorang guru yang kemudian dimutasi ke dalam jabatan struktural sebagai kepala seksi di salah satu OPD. Ketiga, dugaan penyalahgunaan ratusan batang kayu yang dikirim ke kediaman salah satu pejabat publik Bondowoso.

Khusus untuk TP2D, Dhafir menyebutkan agar menambahkan unsur perangkat daerah dan sekaligus menjadi Ketua TP2D. Padahal sebelumnya Bupati Salwa telah menyampaikan kesediaannya akan melaksanakan sesuai hasil fasilitasi. Bahkan sebelum dirinya menerima hasil Pansus Perbup TP2D.

“Kalau Perbup (Perbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang TP2D, Red) setelah turun, hasil fasilitasi diabaikan, lalu yang diundangkan bukan hasil fasilitasi, maka ini bentuk pembangkangan terhadap aturan perundangan,” katanya.

Sebelum adanya hak angket ini, DPRD pun sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D. Bahkan Pansus DPRD untuk TP2D sudah memanggil beberapa pihak terkait. Mulai dari Bappeda hingga Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso. Serta juga sudah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Pansus pun sudah mengeluarkan rekomendasi, bulan Oktober lalu.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 34 anggota DPRD Bondowoso mengusulkan hak angket kepada Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Pihak legislatif memiliki beberapa poin penting untuk menggunakan hak angket. Salah satu poin utamanya adalah revisi tentang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso.

Pernyataan sikap hak angket legislatif itu disampaikan Minggu (28/11) malam kemarin. Semula ada 29 anggota DPRD dari tiga fraksi yang bertanda tangan. Namun, keesokan harinya, Senin (29/11), bertambah menjadi 34 anggota dari empat fraksi yang turut tanda tangan ihwal pengajuan hak angket tersebut.

Menurut Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, pengajuan hak angket memang belum diajukan kepadanya sebagai pimpinan DPRD. Namun, dia dan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat juga turut tanda tangan sebagaimana amanat fraksi masing-masing.

Pihaknya menyebutkan, alasan para pengusul akan mengajukan hak angket karena beberapa hal. Pertama, terkait Bupati Salwa yang dinilai tak melaksanakan rekomendasi hasil Pansus TP2D yang merekomendasikan agar pembentukan TP2D dilakukan sebagaimana hasil fasilitasi.

Kedua adalah mengenai adanya temuan dalam mutasi eselon III, beberapa waktu lalu. Tepatnya saat seorang guru yang kemudian dimutasi ke dalam jabatan struktural sebagai kepala seksi di salah satu OPD. Ketiga, dugaan penyalahgunaan ratusan batang kayu yang dikirim ke kediaman salah satu pejabat publik Bondowoso.

Khusus untuk TP2D, Dhafir menyebutkan agar menambahkan unsur perangkat daerah dan sekaligus menjadi Ketua TP2D. Padahal sebelumnya Bupati Salwa telah menyampaikan kesediaannya akan melaksanakan sesuai hasil fasilitasi. Bahkan sebelum dirinya menerima hasil Pansus Perbup TP2D.

“Kalau Perbup (Perbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang TP2D, Red) setelah turun, hasil fasilitasi diabaikan, lalu yang diundangkan bukan hasil fasilitasi, maka ini bentuk pembangkangan terhadap aturan perundangan,” katanya.

Sebelum adanya hak angket ini, DPRD pun sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D. Bahkan Pansus DPRD untuk TP2D sudah memanggil beberapa pihak terkait. Mulai dari Bappeda hingga Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso. Serta juga sudah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Pansus pun sudah mengeluarkan rekomendasi, bulan Oktober lalu.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 34 anggota DPRD Bondowoso mengusulkan hak angket kepada Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Pihak legislatif memiliki beberapa poin penting untuk menggunakan hak angket. Salah satu poin utamanya adalah revisi tentang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso.

Pernyataan sikap hak angket legislatif itu disampaikan Minggu (28/11) malam kemarin. Semula ada 29 anggota DPRD dari tiga fraksi yang bertanda tangan. Namun, keesokan harinya, Senin (29/11), bertambah menjadi 34 anggota dari empat fraksi yang turut tanda tangan ihwal pengajuan hak angket tersebut.

Menurut Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, pengajuan hak angket memang belum diajukan kepadanya sebagai pimpinan DPRD. Namun, dia dan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat juga turut tanda tangan sebagaimana amanat fraksi masing-masing.

Pihaknya menyebutkan, alasan para pengusul akan mengajukan hak angket karena beberapa hal. Pertama, terkait Bupati Salwa yang dinilai tak melaksanakan rekomendasi hasil Pansus TP2D yang merekomendasikan agar pembentukan TP2D dilakukan sebagaimana hasil fasilitasi.

Kedua adalah mengenai adanya temuan dalam mutasi eselon III, beberapa waktu lalu. Tepatnya saat seorang guru yang kemudian dimutasi ke dalam jabatan struktural sebagai kepala seksi di salah satu OPD. Ketiga, dugaan penyalahgunaan ratusan batang kayu yang dikirim ke kediaman salah satu pejabat publik Bondowoso.

Khusus untuk TP2D, Dhafir menyebutkan agar menambahkan unsur perangkat daerah dan sekaligus menjadi Ketua TP2D. Padahal sebelumnya Bupati Salwa telah menyampaikan kesediaannya akan melaksanakan sesuai hasil fasilitasi. Bahkan sebelum dirinya menerima hasil Pansus Perbup TP2D.

“Kalau Perbup (Perbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang TP2D, Red) setelah turun, hasil fasilitasi diabaikan, lalu yang diundangkan bukan hasil fasilitasi, maka ini bentuk pembangkangan terhadap aturan perundangan,” katanya.

Sebelum adanya hak angket ini, DPRD pun sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D. Bahkan Pansus DPRD untuk TP2D sudah memanggil beberapa pihak terkait. Mulai dari Bappeda hingga Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso. Serta juga sudah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Pansus pun sudah mengeluarkan rekomendasi, bulan Oktober lalu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/