Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanti Revisi Perbup TP2D

S
Penulis: Safitri❯
MASIH BERGULIR: Peraturan Bupati (Perbup) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) masih akan direvisi, khususnya terkait poin utama dalam pasal 7 mengenai status Ketua TP2D.
MASIH BERGULIR: Peraturan Bupati (Perbup) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) masih akan direvisi, khususnya terkait poin utama dalam pasal 7 mengenai status Ketua TP2D.
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bondowoso yang menangani polemik Peraturan Bupati (Perbup) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) menunggu revisi Peraturan Bupati (Perbup) TP2D dari pihak eksekutif. Tim pansus pun sudah memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap perbup tersebut kepada eksekutif melalui bupati langsung.

Ketua Pansus TP2D Andi Hermanto menuturkan bahwa kini pihaknya sudah memberikan rekomendasi. “Kami bentuk rekomendasi dan evaluasi. Sekarang ini tergantung eksekutif, apakah perbup tersebut diubah atau tetap. Yang terpenting, legislatif melakukan kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh bupati,” beber Andi.

Lebih lanjut, Andi menambahkan, revisi terkait perbup tersebut tidak ada tenggat waktunya. “Tidak ada batas waktu terkait revisi tersebut,” ujarnya.

Kini, pihak legislatif pun seakan menunggu bola dari eksekutif. Pihaknya mengaku memberikan ruang pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. “Kontrol kami sudah berbentuk rekomendasi perbup. Sudah kami serahkan kepada bupati,” urai pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso ini.

Lantas, bila berlarut-larut, apakah revisi tersebut dapat mengganggu APBD 2022 untuk anggaran TP2D? Andi pun menjawab, jika nantinya dianggarkan, kemungkinan tidak banyak.

Sebagaimana diketahui, Pansus DPRD menganggap eksekutif tak patuh terhadap hasil fasilitasi perbup TP2D dari pemerintah provinsi. Terutama dalam pasal 7. Yakni Ketua TP2D harus berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Namun kenyataannya, ketua TP2D yang sudah dilantik bupati beberapa waktu lalu bukan berasal dari salah satu unsur pimpinan OPD. Sebab, menurut mereka pasal 7 adalah poin krusial.

 

 

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer