KALIWATES, RADARJEMBER.ID – Program pengarusutamaan gender (PUG) sejatinya butuh anggaran yang cukup besar. Sebab, kegiatan ini melibatkan banyak pihak dan organisasi nonpemerintahan yang fokus pada isu kesetaraan yang nantinya dapat memberikan pemahaman mengenai pemenuhan fasilitas atau program untuk pengarusutamaan gender. Kegiatan itu dapat berupa seminar, lokakarya, atau diskusi yang melibatkan banyak pihak.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember Sunarsih dalam forum rapat koordinasi dan kerja sama lintas sektor program perlindungan perempuan yang berlangsung di Balai Diklat GOR Kaliwates. “Perlu adanya anggaran yang besar untuk menciptakan forum diskusi pemahaman pengarusutamaan gender,” kata Sunarsih.
Ia mengungkapkan, tingginya penganggaran juga harus dibarengi dengan banyak program yang memprioritaskan kehadiran perempuan. Meski begitu, dirinya belum melihat secara signifikan program-program yang memiliki korelasi dengan pemenuhan kebutuhan perempuan.
Misalnya, untuk saat ini anggaran untuk penanganan kekerasan perempuan 68 juta. Jumlah itu belum cukup, harus ditambahi lagi, seiring dengan meningkatnya angka perceraian di Jember. “Jauh dan harus ada perhatian khusus,” tuturnya
Selain itu, menurut dia, pos-pos atau kegiatan yang mengarah pada kemandirian ekonomi perempuan juga perlu ditingkatkan. Sebab, faktor utama pemicu adanya kekerasan pada rumah tangga karena faktor ekonomi. “Masalahnya itu karena pemberdayaan ekonomi yang sangat minim,” ungkapnya.
Kendati demikian, Surnasih juga tak menampik bahwa selama pandemi banyak pos-pos anggaran terpotong untuk penanganan Covid-19. Sehingga anggaran untuk program-program yang memiliki korelasi dengan kesejahteraan perempuan juga harus mengalami pemangkasan.
Sunarsih menganggap, selama ini pengarusutamaan gender belum menjadi atensi khusus atau prioritas di beberapa OPD. Karena itu, anggaran yang dimiliki untuk merealisasikan program juga sangat minim. Kesadaran untuk menciptakan program yang setara juga masih belum optimal.
Menurut dia, dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak pada keterlibatan perempuan yang minim di ranah publik. Ia mencontohkan keterwakilan perempuan di keanggotaan dewan masih belum sampai 30 persen. “Dari 30 persen, sekarang hanya 7 orang. Itu hanya berapa persen,” ungkapnya, Senin (8/11).
Ia berharap, ke depan penganggaran yang diajukan untuk pengarusutamaan gender nilainya lebih besar daripada sekarang. Dengan begitu, pemenuhannya pun optimal.
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : id.pinterest.ph
Editor : Lintang Anis Bena Kinanti