Kondisi tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Bondowoso Nunung Setianingsih. Dirinya menyebut akan mendukung keinginan para PMI tersebut. Sebab, mereka adalah pahlawan devisa yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Kalau saya sempat tanya salah satu orang, karena kebetulan di daerah Kecamatan Tegalampel, dia masih ingin kembali ke Malaysia," paparnya. Dukungan itu akan diimplementasikan melalui koordinasi dengan masing-masing kecamatan tempat PMI berasal. Tujuannya untuk membahas evaluasi dan program pekerja migran yang tersebar di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong tersebut.
"Beberapa dari mereka yang dikirim, kan tidak seluruh kecamatan ada warga yang bekerja ke luar negeri. Kami evaluasi dengan Pak Camat, bagaimana program mereka, apakah kembali lagi," jelasnya.
Selain itu, Nunung mengakui bahwa ada keinginan untuk berkoordinasi dengan negara-negara tempat PMI bekerja, agar menerima mereka kembali. Namun, upaya tersebut harus melalui mekanisme birokrasi di berbagai sisi. "Kami di provinsi ada Dinas Tenaga Kerja. Kemudian, dari sisi perlindungan pekerja migran Indonesia, ada juga namanya BP2MI," imbuhnya.
Dia menambahkan, selama masa pandemi, belum ada warga Bondowoso yang mengajukan diri untuk bekerja di luar negeri. Namun, DPMPTSP sendiri telah mengirimkan sebanyak 12 tenaga kerja ke sebuah perusahaan besar di Batam. "Kami akan kerja sama dengan salah satu perusahaan di Batam. Jadi, kami kan harus bisa ber-MoU dengan perusahaan-perusahaan, sehingga bisa membantu adik-adik untuk bisa bekerja," pungkasnya.
Di sisi lain, para PMI yang berstatus janda mendapatkan pemberdayaan. Para PMI itu kebanyakan ditinggal suaminya karena terpapar Covid-19. Terutama bagi mereka yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).
Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan pengembangan produktivitas usaha bagi keluarga pekerja migran Indonesia. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bondowoso Agus Suwardjito menerangkan, jangan sampai pekerja migran yang pulang kampung malah menjadi beban keluarga karena tak bisa bekerja. "Termasuk keluarga TKI/TKW yang masih di sana, keluarga di sini betul-betul kami berdayakan. Jangan sampai penghasilan yang didapat dari sana menjadi tidak produktif," jelasnya saat dikonfirmasi.
Karena itu, lanjut Agus, pemerintah ingin agar para PMI, terutama perempuan single parent, dapat memanfaatkan penghasilan yang didapat selama bekerja di luar negeri, lebih produktif dan inovatif. Agar ke depan, selama masa pandemi Covid-19, mereka tidak perlu lagi kembali le luar negeri untuk mencari nafkah.
"Makanya, harapan kami nanti, dari modal yang didapat itu, mereka manfaatkan untuk berproduksi," bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Andriyanto menerangkan bahwa di Jatim terdapat 5.563 anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19. Dari angka tersebut, 55 persen di antaranya anak yatim, 3 ribu lebih perempuan otomatis menjadi tulang punggung keluarga. "Para perempuan, terutama yang menjadi tulang punggung keluarga, agar berinovasi dalam produktivitas," urainya.
Menurutnya, banyak PMI bekerja di luar negeri meninggalkan anak-anaknya, sehingga perlu pendampingan khusus. Terutama dari sektor ekonomi. Lebih dari itu, mereka perlu diberi pemahaman akan pentingnya membekali diri dengan keterampilan berwirausaha mandiri. "Agar usaha bagaimana membuat batik, sabun. Diharapkan ada peningkatan ekonomi keluarga. Sehingga di masa pandemi ini, keinginan untuk ke luar negeri menjadi kecil," pungkasnya.
Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Hafid Asnan Editor : Safitri