alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

OPD Kabupaten Bondowoso Akan Dipanggil Legislatif, Begini Kasusnya

Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso masih menyisakan sejumlah kontroversi. Legislatif beranggapan tim yang dibentuk sudah menyalahi Peraturan Bupati (Perbup) tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur. DPRD Kabupaten Bondowoso kini bersiap menyelidiki polemik tersebut dengan berbagai langkah.

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.Id – Tanggal 2 September lalu, DPRD Kabupaten Bondowoso sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D dan menunjuk Andi Hermanto sebagai Ketua Pansus. Sedangkan wakilnya diemban oleh Sutriyono, Ketua Komisi III dari Fraksi PKB. Total ada 15 anggota tim pansus TP2D, termasuk ketua dan wakil ketua. Selain itu, ada belasan anggota di dalam pansus tersebut.

DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk tim pansus TP2D ini, karena mereka menganggap Pemkab Bondowoso melanggar aturan yang sudah ada. Mereka menganggap Pemkab Bondowoso tak patuh atas hasil fasilitasi rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur.

Dalam hal peraturan pemerintan daerah, DPRD membentuk serta mengevaluasi jalannya aturan tersebut. Untuk Perbup TP2D ini, kemungkinan untuk dibatalkannya peraturan tersebut mencuat. “Ya, bisa sebenarnya (dibatalkan, Red) bila kemungkinan melanggar itu benar. Indikasinya memang ada pelanggaran terhadap perbup dan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan TP2D,” jelas Andi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Meski begitu, pihaknya tak gegabah untuk mengevaluasi serta memberikan pandangan sesuai aturan yang berlaku. “Sehingga kami belum tahu evaluasinya nanti bagaimana. Karena kami juga belum bekerja,” ucapnya ketika diwawancarai seusai sidang paripurna penunjukan ketua pansus lalu.

Ketika disinggung posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso sebagai pengarah TP2D sekaligus sudah mewakili unsur pimpinan OPD, Andi tak menampik hal itulah yang menjadi perdebatan. Bahwa posisi Sekda sebagai pengarah dianggap sudah mewakili, sehingga jabatan ketua tak berasal dari pimpinan OPD.  “Ya, memang hal semacam itu terjadi perdebatan. Tentu nanti akan kami dalami dari rapat-rapat. Akan ketemu letak kekeliruan yang ada dan bisa jadi salah tafsir bunyi undang-undang yang dimaksud,” ungkapnya.

Andi menambahkan bahwa pihak DPRD menganggap itu sudah melanggar aturan. “Dalam beberapa hari ke depan, DPRD akan melakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendalami lebih lanjut tentang perihal TP2D ini,” imbuhnya.

Itu berarti, DPRD sudah siap mengagendakan pemanggilan sejumlah OPD. “Akan ada pemanggilan untuk dimintai keterangan tentunya,” ungkap Andi.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.Id – Tanggal 2 September lalu, DPRD Kabupaten Bondowoso sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D dan menunjuk Andi Hermanto sebagai Ketua Pansus. Sedangkan wakilnya diemban oleh Sutriyono, Ketua Komisi III dari Fraksi PKB. Total ada 15 anggota tim pansus TP2D, termasuk ketua dan wakil ketua. Selain itu, ada belasan anggota di dalam pansus tersebut.

DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk tim pansus TP2D ini, karena mereka menganggap Pemkab Bondowoso melanggar aturan yang sudah ada. Mereka menganggap Pemkab Bondowoso tak patuh atas hasil fasilitasi rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur.

Dalam hal peraturan pemerintan daerah, DPRD membentuk serta mengevaluasi jalannya aturan tersebut. Untuk Perbup TP2D ini, kemungkinan untuk dibatalkannya peraturan tersebut mencuat. “Ya, bisa sebenarnya (dibatalkan, Red) bila kemungkinan melanggar itu benar. Indikasinya memang ada pelanggaran terhadap perbup dan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan TP2D,” jelas Andi.

Meski begitu, pihaknya tak gegabah untuk mengevaluasi serta memberikan pandangan sesuai aturan yang berlaku. “Sehingga kami belum tahu evaluasinya nanti bagaimana. Karena kami juga belum bekerja,” ucapnya ketika diwawancarai seusai sidang paripurna penunjukan ketua pansus lalu.

Ketika disinggung posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso sebagai pengarah TP2D sekaligus sudah mewakili unsur pimpinan OPD, Andi tak menampik hal itulah yang menjadi perdebatan. Bahwa posisi Sekda sebagai pengarah dianggap sudah mewakili, sehingga jabatan ketua tak berasal dari pimpinan OPD.  “Ya, memang hal semacam itu terjadi perdebatan. Tentu nanti akan kami dalami dari rapat-rapat. Akan ketemu letak kekeliruan yang ada dan bisa jadi salah tafsir bunyi undang-undang yang dimaksud,” ungkapnya.

Andi menambahkan bahwa pihak DPRD menganggap itu sudah melanggar aturan. “Dalam beberapa hari ke depan, DPRD akan melakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendalami lebih lanjut tentang perihal TP2D ini,” imbuhnya.

Itu berarti, DPRD sudah siap mengagendakan pemanggilan sejumlah OPD. “Akan ada pemanggilan untuk dimintai keterangan tentunya,” ungkap Andi.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.Id – Tanggal 2 September lalu, DPRD Kabupaten Bondowoso sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D dan menunjuk Andi Hermanto sebagai Ketua Pansus. Sedangkan wakilnya diemban oleh Sutriyono, Ketua Komisi III dari Fraksi PKB. Total ada 15 anggota tim pansus TP2D, termasuk ketua dan wakil ketua. Selain itu, ada belasan anggota di dalam pansus tersebut.

DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk tim pansus TP2D ini, karena mereka menganggap Pemkab Bondowoso melanggar aturan yang sudah ada. Mereka menganggap Pemkab Bondowoso tak patuh atas hasil fasilitasi rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur.

Dalam hal peraturan pemerintan daerah, DPRD membentuk serta mengevaluasi jalannya aturan tersebut. Untuk Perbup TP2D ini, kemungkinan untuk dibatalkannya peraturan tersebut mencuat. “Ya, bisa sebenarnya (dibatalkan, Red) bila kemungkinan melanggar itu benar. Indikasinya memang ada pelanggaran terhadap perbup dan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan TP2D,” jelas Andi.

Meski begitu, pihaknya tak gegabah untuk mengevaluasi serta memberikan pandangan sesuai aturan yang berlaku. “Sehingga kami belum tahu evaluasinya nanti bagaimana. Karena kami juga belum bekerja,” ucapnya ketika diwawancarai seusai sidang paripurna penunjukan ketua pansus lalu.

Ketika disinggung posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso sebagai pengarah TP2D sekaligus sudah mewakili unsur pimpinan OPD, Andi tak menampik hal itulah yang menjadi perdebatan. Bahwa posisi Sekda sebagai pengarah dianggap sudah mewakili, sehingga jabatan ketua tak berasal dari pimpinan OPD.  “Ya, memang hal semacam itu terjadi perdebatan. Tentu nanti akan kami dalami dari rapat-rapat. Akan ketemu letak kekeliruan yang ada dan bisa jadi salah tafsir bunyi undang-undang yang dimaksud,” ungkapnya.

Andi menambahkan bahwa pihak DPRD menganggap itu sudah melanggar aturan. “Dalam beberapa hari ke depan, DPRD akan melakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendalami lebih lanjut tentang perihal TP2D ini,” imbuhnya.

Itu berarti, DPRD sudah siap mengagendakan pemanggilan sejumlah OPD. “Akan ada pemanggilan untuk dimintai keterangan tentunya,” ungkap Andi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/