Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekitar pukul 10.30, rombongan masa aksi yang mengendarai sepeda motor itu mendatangi Kantor DPRD Lumajang. Warga yang mengenakan pakaian Suku Tengger itu turun, lalu membentangkan beberapa poster berisi tuntutan. Satu per satu nyanyian orasi dengan lantang disuarakan tentang budaya dan keberagaman.
Koordinator Laskar Barisan Indonesia Menegakkan Keberagaman (Bineka) Mansur Hidayat mengatakan, pihak kepolisian menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam pelemparan sesajen. Baik si aktor, pembuat video, penyebar video, maupun kelompok pelindungnya yang berkedok relawan kemanusiaan.
“Penangkapan tersangka yang berinisial HF ini di Jogjakarta, dan kemudian meminta maaf secara terbuka ke publik. Namun, hal itu tidak serta-merta dapat menyebabkan masalah selesai. Kami sebagai warga yang mengutuk intoleransi meminta kepolisian terus mengusut sampai sidang dapat dilaksanakan di Pengadilan Lumajang,” katanya.
Beberapa menit setelah melakukan orasi, lengkap seluruh Pimpinan DPRD Lumajang menemui massa aksi. Mereka disambut dengan upacara singkat menggunakan sesajen. “Soekarno dulu berjuang untuk mengusir penjajah. Kita sebagai penerusnya sekarang berjuang untuk mengusir pelaku intoleransi,” kata Ketua DPRD Lumajang Akhmad Anang Syaifuddin.
Anang melanjutkan, seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan salah satu bentuk dukungan morel terhadap penegakan hukum. Maka tak salah, sebagai wakil rakyat pihaknya ikut berjuang menegakkan keadilan. Pelaku intoleransi harus mendapatkan sanksi yang tegas supaya menjadi pelajaran bagi orang yang macam-macam terhadap NKRI.
Lebih dari itu, seluruh pimpinan dewan juga mempersilakan massa aksi melaksanakan seribu takir dan dupa untuk Semeru di Pemandian Jarit pada Sabtu lalu yang sempat dibatalkan. Menurutnya, melalui cara itu masyarakat adat Nusantara dapat menunjukkan keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia.
Desak Tertibkan Posko Relawan
Penendangan sesajen atau kasus intoleransi ini mendapat respons serius dari suku Tengger Lumajang. Mereka mendesak Pemkab Lumajang untuk segera melakukan pendataan serta penertiban terhadap posko-posko relawan yang ada di Lumajang. Harapannya, supaya tidak dijadikan kedok bagi kegiatan yang anti-Pancasila.
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Kristianto mengatakan, peristiwa yang menghebohkan warganet hingga masyarakat adat se-Nusantara itu seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Lumajang. Sebab, peristiwa itu menimbulkan ketersinggungan berbagai elemen bangsa.
“Penendangan sesajen ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua. Boleh kita maafkan, tapi tidak kami lupakan. Karena pemangku adat, pegiat budaya, seniman, dan mahasiswa tidak akan membiarkan kasus intoleran menjamur di Lumajang. Karena itu penertiban posko-posko relawan segera dilakukan,” katanya.
Menurutnya, sejak awal penanganan bencana Semeru, tidak sedikit relawan yang masuk ke Lumajang. Mereka yang datang dengan niat tulus demi kemanusiaan dan membantu para korban terdampak mengurangi traumanya itu tidak seharusnya bercampur dengan oknum maupun kelompok intoleran.
Karena itu, Pemkab Lumajang diminta untuk melakukan pendataan seluruh relawan yang hari ini masih ada di Lumajang. Tujuannya supaya kegiatan-kegiatan yang anti-Pancasila dan cenderung intoleran tersebut tidak bersembunyi dan menjadikan aksi kemanusiaan menjadi kedok semata.
Kristianto melanjutkan, massa aksi juga meminta Desa Supiturang yang terkenal dengan sejarahnya yang penuh semangat kerukunan umat beragama menjadi Desa Bhinneka Tunggal Ika. “Kami mohon bapak-bapak DPRD Lumajang mendorong Pemkab Lumajang untuk segera memikirkan dan menetapkan itu,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



