Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Pancaroba, Inilah 10 Tip Menjaga Kulit Tetap Sehat dan Segar
Hal tersebut dikatakan oleh Tohari, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso. Kepada sejumlah awak media, kemarin (20/9), dia menegaskan bahwa anggaran rekrutmen sudah diketahui, sehingga pemerintah tinggal melaksanakan. Sementara, untuk gaji para PPPK yang lolos, menurutnya masih akan dilakukan pembahasan kembali. "Berapa dana untuk gaji ASN PPPK ini akan dibicarakan di APBD 2023," katanya.
Pembahasan untuk gaji juga meliputi sumber dana yang akan digunakan. Apakah akan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau menjadi tanggungan pemerintah pusat. Saat ini, legislator PKB ini menambahkan, DPRD masih membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Kemungkinan pembahasan APBD 2023 dan penghitungan anggaran untuk PPPK akan dilakukan setelah hal itu selesai.
Pihaknya juga meyakini bahwa tahun 2022 hanya proses rekrutmen. Baru pelaksanaannya gaji di tahun depan. Mengingat sekarang sudah masuk akhir tahun. Sementara, PAPBD 2022 masih dievaluasi Gubernur Jatim. "Baru bulan Oktober bisa bergerak lagi, akhir 2022 untuk rekrutmennya," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Bondowoso memiliki jatah 985 formasi PPPK untuk tahun ini. Terdiri atas 758 untuk formasi guru, 150 formasi guru, dan 77 formasi tenaga teknis di sejumlah OPD. Untuk para guru yang dinyatakan lolos passing grade pada seleksi yang dilakukan 2021 lalu, mereka secara otomatis akan berproses menjadi PPPK. (Ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



