Resmi Kantongi Status Jelas, Ribuan PPPK Jember Dituntut Kerja Lebih Profesional
SUMBERSARI, Radar Jember - Pemerintah Kabupaten Jember mengambil sikap tegas di tengah keterbatasan fiskal daerah untuk menyelamatkan nasib para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Alih-alih melakukan PHK atau merumahkan pegawai, Pemkab Jember memastikan seluruh tenaga honorer, guru, dan PPPK paruh waktu kini mengantongi kepastian status serta kesejahteraan yang lebih baik.
Bupati Jember Muhammad Fawait, menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat atas kebijakan strategis yang dinilai sebagai kado terbaik bagi daerah.
Menurut dia, kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penataan PPPK penuh waktu maupun yang paruh waktu, telah menyelesaikan karut-marut kepegawaian yang selama ini diperjuangkan di daerah.
"Di saat ruang fiskal kita terbatas, kami memutuskan untuk tidak merumahkan satupun. Akhirnya mereka semua bisa kita antarkan, status mereka lebih jelas, kesejahteraan lebih jelas," katanya, dalam keterangan resminya, (7/11).
Selain menegaskan komitmen perlindungan tenaga kerja di lingkungan Pemkab Jember, ia juga menyampaikan terima kasih khusus kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran pemerintah pusat atas sinergi yang membuka jalan terang bagi para aparatur di daerah.
Baca Juga: Pemkab Jember Buka Jalan Santri Berkarir ke Luar Negeri dengan Jaminan Gaji dan Penempatan Terbaik
Dengan tuntasnya status kepegawaian ini, Pemkab Jember menuntut peningkatan kualitas kerja dari para pegawai yang bersangkutan. Ia mengharap, pengabdian yang kini telah diakui negara harus dibayar tuntas melalui kinerja birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Bekerja terus sebaik mungkin. Pengabdian kawan-kawan sudah diakui oleh Presiden Prabowo. Kami tunggu kinerjanya yang lebih baik lagi," pungkas Bupati Gus Fawait.
