Radar Jember– Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan tajam menyusul temuan dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pengadaan barang untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Tak hanya perangkat teknologi, anggaran bernilai miliaran rupiah untuk kebutuhan sandang hingga semir sepatu dinilai para pengamat sebagai bentuk inefisiensi serius.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2025, BGN mengalokasikan total Rp6,31 triliun yang terbagi dalam 1.091 paket pengadaan.
Baca Juga: Belum Selesai Isu Motor Listrik, BGN Disorot Soal Pengadaan Kaos Kaki dan 32.000 Laptop!
Kejanggalan Harga Perangkat TIK
Dugaan penggelembungan harga paling mencolok ditemukan pada pengadaan tablet senilai Rp508,49 miliar. Penelusuran pada situs Inaproc LKPP mengungkap:
- Tablet Samsung Galaxy Tab Active 5: Tercatat seharga Rp17,9 juta/unit. Padahal, harga pasar hanya berkisar Rp8 juta–Rp9 juta.
- Potensi Kerugian: ICW mengestimasi adanya selisih harga sekitar Rp7,95 juta per unit, dengan total potensi penggelembungan mencapai Rp238,5 miliar.
- Laptop: Pengadaan laptop Lenovo K14 Gen 3 tercatat Rp24,5 juta – Rp34 juta, sementara di lokapasar hanya berkisar Rp21,2 juta – Rp30,5 juta.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menduga ada praktik pemecahan paket untuk menghindari kategori pengadaan kompleks yang mensyaratkan audit ketat.
"Ini diduga untuk menghindari kewajiban memperoleh pendapat ahli hukum kontrak," tegasnya.
Baca Juga: Bakal Dikuliti KPK! Motor Listrik BGN Kini dalam Pengawasan Ketat, Ada Apa?
Anggaran Sandang yang Melebihi Biaya Gizi
Pengamat juga menyoroti komponen sandang bagi personel SPPI yang menelan biaya total Rp622 miliar.
Ironisnya, angka ini lebih besar daripada anggaran pelatihan pemberdayaan UMKM dan penjamah makanan (Rp225,8 miliar).
Beberapa rincian ‘aksesori’ yang dianggap tidak relevan dengan tujuan pemenuhan gizi antara lain:
- Semir dan Sikat Sepatu: Rp1,5 miliar (harga Inaproc Rp55.000 vs harga pasar Rp25.000).
- Ikat Pinggang: Rp5 miliar.
- Kaos Dalam: Rp4,5 miliar.
- Handuk: Rp3,7 miliar.
- Pakaian Dinas & Seragam Taktikal: Total Rp383,9 miliar.
Respons Badan Gizi Nasional (BGN) & KPK
Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah besarnya volume pengadaan yang beredar. Ia mengklaim pengadaan laptop hanya sekitar 5.000 unit dan dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Mengenai motor listrik Emmo, Dadan mengklaim pihaknya justru mendapat harga ‘miring’.
"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli sekitar Rp42 juta, di bawah harga pasar," klaim Dadan di Istana Negara, Rabu (08/04).
Namun, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa informasi ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi fungsi supervisi KPK.
"Sektor pengadaan barang dan jasa sangat rawan korupsi. KPK mendorong digitalisasi untuk efektivitas sekaligus efisiensi," ujarnya.
Kritik Pengamat: Inefisiensi di Tengah Tekanan Fiskal
Manajer Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, menekankan bahwa setiap rupiah APBN seharusnya berdampak langsung ke masyarakat, bukan untuk pemborosan logistik pendukung.
"Selisih harga signifikan membuka ruang moral hazard. Pengguna anggaran harus bisa menjelaskan spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan, termasuk jasa event organizer (EO) senilai Rp112,7 miliar yang juga kami soroti," pungkas Betta.
Editor : Imron Hidayatullahh