Radar Jember - Jagat media sosial dan grup WhatsApp tenaga honorer belakangan ini mendadak gaduh.
Kabar miring mengenai penghapusan mendadak skema PPPK Paruh Waktu pada tahun 2026 menyebar luas.
Hal ini memicu kecemasan ribuan pegawai non-ASN yang menggantungkan nasibnya pada kebijakan tersebut.
Menanggapi bola liar yang kian meresahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, akhirnya turun tangan memberikan klarifikasi tegas.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun: THR 2026 Segera Cair untuk 10,5 Juta ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan
Ia memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk menghapus skema tersebut.
“Tidak ada penghapusan PPPK Paruh Waktu. Mereka juga baru diangkat, masa mau dihapus,” tegas Rini dalam keterangannya (26/2/2026).
Klarifikasi: Kebijakan Tetap On-Track
Penegasan ini menjadi oase bagi para tenaga honorer. Rini menyatakan bahwa isu tersebut tidak pernah masuk dalam pembahasan kebijakan resmi pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan status PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari peta jalan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap.
Pihak Kementerian PAN RB juga mengimbau agar para pegawai tidak mudah termakan informasi tanpa sumber jelas (anonim) yang sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan.
Baca Juga: Hak THR Terhambat? Pekerja Kini Bisa Melapor ke Disnakertrans Jika Perusahaan Membandel
Jaring Pengaman dari PHK Massal
Perlu diingat kembali bahwa skema PPPK Paruh Waktu lahir justru sebagai solusi transisi.
Pascaseleksi PPPK 2024, banyak tenaga honorer yang tidak lolos ke formasi penuh waktu karena terbatasnya kuota dan anggaran di tiap instansi.
Agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang merugikan pelayanan publik, pemerintah menghadirkan opsi Paruh Waktu.
Skema ini memungkinkan tenaga honorer tetap bekerja dengan penyesuaian jam kerja dan kontrak yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi.
“PPPK Paruh Waktu memang kontrak kerja sementara. Skema ini dibuat untuk mencegah PHK terhadap pegawai yang tidak tertampung,” jelas Rini.
Fokus pada Pelayanan, Bukan Spekulasi
Dengan adanya kepastian ini, para pegawai PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia diharapkan dapat kembali bekerja dengan tenang.
Pemerintah memastikan penataan ASN dilakukan secara terukur dan setiap evaluasi kebijakan akan dilakukan demi mencari solusi, bukan penghapusan sepihak.
Bagi para tenaga honorer, pesan utamanya adalah: tetap selektif dalam mencerna informasi.
Pastikan setiap kabar mengenai status kepegawaian Anda berasal dari kanal resmi pemerintah agar tidak terjebak dalam keresahan yang sia-sia.
Editor : Imron Hidayatullahh