Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso Sugiono Eksantoso mengakui, rendahnya capaian yang lolos ini disebabkan tingginya ketentuan passing grade dari pusat. Sementara, soal-soal yang harus dikerjakan mayoritas tak sesuai dengan kisi-kisi soal yang disampaikan. "Soalnya memang tak seperti yang dipelajari teman-teman guru tidak tetap (GTT). Kisi-kisi yang diberikan tak keluar sama sekali," ungkapnya.
Dia menerangkan, jika dibandingkan dengan jumlah kuota Bondowoso sebanyak 1.918 pada seleksi PPPK ini, jumlah tersebut sangat jauh dan tak selaras dengan program pemerintah, yakni satu juta guru. Melihat kondisi ini, maka pihaknya mengaku bersurat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). "Surat itu berisi permohonan agar menurunkan nilai ambang batas, khususnya kompetensi teknis," ujarnya.
Menurut dia, surat yang dikirim tersebut telah selaras dengan hasil komunikasi dengan PGRI Kabupaten Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Bondowoso Dwi Windu Krisyanto. Menurut dia, keluhan tingginya nilai ambang batas pada seleksi tes PPPK dan sulitnya soal yang dikerjakan bukan hanya terjadi di Bondowoso. Melainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Karena itulah, pada Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Timur, beberapa hari lalu, terdapat juru bicara dari kabupaten yang memang menyampaikan keluhan itu. "Semua keluhannya sama," ujar pria yang baru saja purna tugas pada awal September 2021 ini.
Dia berharap masukan ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Sebab, jika melihat kekurangan guru, cukup banyak. Tak terkecuali di Bondowoso. "Tapi, insyaallah PGRI memberikan masukan agar tak sesulit seperti yang dikerjakan. Tak tahu kebijakannya seperti apa. Itu kan proses," pungkasnya.
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilham Wahyudi
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti Editor : Safitri