BACA JUGA : Kasus Penanganan Covid-19 Rp 107 Miliar tanpa Pengesahan
Kabid SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menjelaskan, pada dasarnya maju tidaknya sekolah negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab sekolah masing-masing. "Ini nanti menjadi bukti, bagaimana kepala sekolah bisa menemukan inovasi baru dan bisa memajukan sekolahnya melalui caranya sendiri," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember di kantornya, kemarin (17/6).
Endang menyebutkan, perbedaan SD negeri dan swasta jelas ada pada sistem pengelolaannya. Dia menambahkan, untuk SD negeri dikelola oleh pemerintah sedangkan swasta merupakan Satuan Kerja (Satker) hasil dari masyarakat sendiri. Namun dalam hal ini pemerintah tetap memberi bantuan kepada sekolah swasta. "Jelas berbeda, kalau negeri yang membawahi adalah pemerintah dan swasta masyarakat, tapi swasta tetap diberi bantuan," terangnya.
Pemerintah tetap memberikan perhatian kepada swasta demi tercapainya pendidikan yang adil dan merata, salah satunya dengan penambahan insentif program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). "Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi pelajar maupun para guru," imbuhnya.
Besar bantuan yang diberikan pemerintah untuk insentif guru swasta berkisar Rp 300 ribu setiap bulannya. Sedangkan untuk bantuan operasional murid diniyah sebesar Rp 15 sampai 25 ribu per siswa. "Program ini sebenarnya sudah berjalan dari 2010, besar bantuan untuk guru Rp 300 per bulan, untuk diniyah ada tambahan Rp 15-25 ribu per siswa," timpalnya.
Hal lain yang berkaitan dengan pemerataan diantaranya, akan dilakukan penambahan jumlah pengawas. “Sebelumnya, pengawas hanya ada satu pengawas dalam satu kecamatan. Padahal idealnya, satu pengawas membawahi 10 sekolah,” paparnya.
Endang mencontohkan, seperti penerimaan peserta didik baru (PPDB) misalnya, dia memberikan kesempatan yang sama kepada SD negeri dan swasta untuk saling berkompetisi secara sehat. Pasalnya dari PPDB kemarin, ada sebagian dari SD swasta yang merekrut siswa dengan cara tidak sehat. "Justru saat ini, saya ingin mengajak kepada SD swasta untuk berkompetisi dengan sehat," ucapnya.
Dari kejadian kemarin, ada sekolah swasta yang mempengaruhi masyarakat dengan cara yang keliru. Seharusnya mempengaruhi calon peserta didik untuk daftar ke sekolahnya, itu memakai program apa saja yang ada di sekolah. “Bukan dengan cara yang negatif, seperti memojokkan SD negeri. Kemudian ada yang sampai bagi-bagi buku gratis, tas, hingga seragam sekolah yang menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah, Red)," pungkasnya. (mg6/c1/dwi) Editor : Safitri