Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kisahkan Cucunya Keracunan MBG, Mahfud MD: Penyedia MBG Bisa Digugat Perdata dan Pidana

Maulana RJ
Penulis: Maulana RJ❯
Mahfud MD saat bercerita panjang lebar, dalam podcast pribadinya, saat dikutip (17/4/2026). (Dok. Podcast Mahfuz MD)
Mahfud MD saat bercerita panjang lebar, dalam podcast pribadinya, saat dikutip (17/4/2026). (Dok. Podcast Mahfuz MD)

Advertisement

Radar Jember - Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD, memberikan sorotan tajam terkait persoalan keracunan massal saat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak tempat, beberapa pekan lalu.

Mahfud mengungkapkan bahwa anggota keluarganya sendiri turut menjadi korban dalam insiden keracunan di Yogyakarta. 

"Cucu saya juga keracunan. MBG di Jogja, satu kelas itu orang langsung muntah-muntah," kata Mahfud menceritakan kejadian pilu yang menimpa kerabatnya, dalam podcast pribadinya, saat dikutip (17/4/2026).

​Ia menceritakan detail bagaimana cucunya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat makanan yang seharusnya bergizi namun justru membahayakan kesehatan tersebut. 

Hal ini menjadi kritik pedas bagi pernyataan pemerintah yang menganggap angka keracunan masih sangat kecil secara persentase. "Kecelakaan satu saja tidak sampai 0,1 persen orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Jadi bukan persoalan angka," katanya.

Advertisement

Mahfud MD menjelaskan bahwa secara hukum, masyarakat atau orang tua murid memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah. 

Ia menyebutkan adanya celah hukum melalui jalur perdata maupun pidana jika terbukti ada unsur kelalaian atau penyelewengan dalam penyediaan makanan tersebut. "Bisa perdata bisa juga pidana. Kalau keracunan itu karena kecerobohan, kok masih dipaksakan, itu kan pidana jadinya," jelas mantan Menko Polhukam RI ini.

​Secara spesifik, Mahfud merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Menurutnya, korban bisa menuntut ganti rugi karena penyelenggara dianggap gagal memenuhi kewajiban hukum untuk berhati-hati dalam menyediakan makanan bagi anak-anak. 

"Pasal 1365 itu perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan orang yang melawan hukum itu untuk memberi ganti rugi," paparnya.

​Mahfud juga membuka kemungkinan dilakukannya gugatan kelompok atau class action serta citizen lawsuit oleh masyarakat yang peduli terhadap keselamatan anak bangsa. "Bisa namanya class action orang bersama-sama yang sama-sama menjadi korban kelompok atau citizen lawsuit orang melakukan gugatan meskipun dia tidak rugi langsung demi kepentingan umum," ungkapnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Pastikan Kualitas Makanan, Satgas Gabungan Mulai Rutin Supervisi Dapur SPPG Di Jember

Pastikan Kualitas Makanan, Satgas Gabungan Mulai Rutin Supervisi Dapur SPPG Di Jember

Satgas gabungan Pemkab Jember menggelar supervisi ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Puger untuk memastikan kualitas dan kepatuhan SOP.

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jember Sasar 28 Anak, Satgas Warning SPPG: Jangan Sembrono!

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jember Sasar 28 Anak, Satgas Warning SPPG: Jangan Sembrono!

Meski tidak memiliki kewenangan memberhentikan operasional dapur MBG yang diketahui jadi biang kerok keracunan, ia menyatakan pemda dapat merekomendasikan pemutusan kontrak kepada petinggi BGN.

Dan Terjadi Lagi: 28 Anak di Jember Diduga Keracunan Usai Menyantap Menu MBG

Dan Terjadi Lagi: 28 Anak di Jember Diduga Keracunan Usai Menyantap Menu MBG

​Dari total 28 korban anak-anak itu, 16 di antaranya mendapatkan penanganan medis awal. Sementara 12 siswa lainnya harus dilarikan ke Puskesmas lantaran mengalami gejala muntah hebat dan pusing yang cukup parah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer