Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

​Mahfud MD: Celah Korupsi Dana MBG Mudahkan BPK dan KPK Mengusut!

Maulana RJ
Penulis: Maulana RJ❯

 


Advertisement

Mahfud MD saat bercerita panjang lebar, dalam podcast pribadinya, saat dikutip (17/4/2026). (Dok. Podcast Mahfuz MD)
Mahfud MD saat bercerita panjang lebar, dalam podcast pribadinya, saat dikutip (17/4/2026). (Dok. Podcast Mahfuz MD)

Radar Jember - Mantan Menkopolhukam RI, Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD, mencium aroma risiko korupsi dalam pelaksanaan anggaran raksasa Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia menyoroti potensi adanya selisih harga antara anggaran yang dikontrakkan dengan realita makanan yang diterima oleh siswa di lapangan. "Kalau pertanggungjawaban sini Rp15.000 ternyata ke sini Rp7.000 itu kan korupsi. Ada selisih sekian," kata Mahfud, saat berbicara dalam kanal podcast pribadinya, saat dikutip (17/4/2026).

​Mahfud menilai, tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang akuntabel, dana triliunan rupiah tersebut sangat rentan disalahgunakan oleh oknum di berbagai tingkatan. Baginya, ketidaksamaan antara nilai gizi yang dijanjikan dengan yang disajikan merupakan bentuk penipuan sekaligus tindak pidana korupsi. 

"Mungkin ada yang melihat itu penyelewengan, kontraknya sekian ternyata harga di pasar sekian. Bisa pidana itu, bisa penipuan bisa korupsi," katanya.

Advertisement

​Kekhawatiran Mahfud semakin diperkuat dengan fakta di lapangan di mana banyak pihak merasa tidak profesional dalam mengelola dana tersebut. 

​Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengingatkan bahwa pengawasan internal pemerintah melalui BPKP dan pengawasan konstitusional oleh BPK akan sangat bergantung pada nomenklatur anggaran. Jika sejak awal dasar hukumnya lemah, maka pertanggungjawaban administrasinya akan menjadi kacau dan membuka pintu bagi temuan pelanggaran keuangan negara. "Bagaimana mempertanggungjawabkan itu secara administratif, ujungnya nanti ke KPK, ke BPK," ucapnya, mengingatkan.

​Mahfud mendorong pemerintah untuk menetapkan standar harga dan kualitas yang baku untuk setiap porsi makanan di seluruh daerah. Ia menekankan bahwa program yang mulia tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik kotor yang merugikan rakyat dan negara.

​Dia juga meminta pemerintah untuk segera membereskan sistem keuangan MBG agar dana Rp71 triliun tersebut benar-benar sampai ke perut anak-anak sekolah dalam bentuk gizi yang utuh.

"Program MBG itu bagus harus diteruskan dan harus dikawal. Tetapi tetap sekecil apapun kejelekan itu harus diselesaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkas dia. 

Advertisement

Artikel Terkait

Pastikan Kualitas Makanan, Satgas Gabungan Mulai Rutin Supervisi Dapur SPPG Di Jember

Pastikan Kualitas Makanan, Satgas Gabungan Mulai Rutin Supervisi Dapur SPPG Di Jember

Satgas gabungan Pemkab Jember menggelar supervisi ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Puger untuk memastikan kualitas dan kepatuhan SOP.

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jember Sasar 28 Anak, Satgas Warning SPPG: Jangan Sembrono!

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jember Sasar 28 Anak, Satgas Warning SPPG: Jangan Sembrono!

Meski tidak memiliki kewenangan memberhentikan operasional dapur MBG yang diketahui jadi biang kerok keracunan, ia menyatakan pemda dapat merekomendasikan pemutusan kontrak kepada petinggi BGN.

Dan Terjadi Lagi: 28 Anak di Jember Diduga Keracunan Usai Menyantap Menu MBG

Dan Terjadi Lagi: 28 Anak di Jember Diduga Keracunan Usai Menyantap Menu MBG

​Dari total 28 korban anak-anak itu, 16 di antaranya mendapatkan penanganan medis awal. Sementara 12 siswa lainnya harus dilarikan ke Puskesmas lantaran mengalami gejala muntah hebat dan pusing yang cukup parah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer