Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Pihak Kampus Universitas Prasetiya Mulia Resmi Keluarkan Mario
Ketidakpastian rencana penyaluran itu juga membuat anggaran keumatan yang teralokasi sekitar Rp 30 miliar harus terkatung-katung. Anggaran itu sedianya untuk membantu ribuan guru mengaji, membantu masjid dan musala, ibu-ibu pengajian, muslimat, hingga untuk membantu pesantren. "Kalau tidak segera dicairkan, kasihan ribuan guru ngaji kita di Jember. ini sudah mendekati Ramadan dan Lebaran," seru Edy Cahyo Purnomo, Sekretaris Komisi D DPRD Jember, seusai hearing bersama Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi, di Kantor Sekretariat Daerah Pemprov Jatim,
Menurutnya, Komisi D sengaja sowan ke Kesra Provinsi, Kamis (23/2) lalu, untuk meminta fatwa regulasi dan kejelasan. Menyusul anggaran hibah dan bansos oleh Kesra Pemkab Jember yang masih tersendat. Sebab, kesra tengah dirundung keraguan dan tidak mau mengeksekusi anggaran tersebut, meski posisi uang rakyat itu terparkir di Kesra Pemkab.
Ipung, sapaan akrab Edy Cahyo, menilai keraguan Kesra Pemkab perlu ditelusuri. Sebab, disebut ada klausul yang melarang Kesra Pemkab mengeksekusi anggaran, sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, keraguan itu juga disebut-sebut didasari atas petunjuk dari Kesra Provinsi.
Menurut Ipung, Komisi D khawatir, jika anggaran tersebut tidak segera dieksekusi, maka satu-satunya pilihan harus melalui PAPBD, sekitar September 2023 mendatang. Artinya, penyalurannya mendekati tahun politik. "Kami mohon petunjuk dan arahan terkait hibah dan bansos ini. Kesra Pemkab beralasan sudah mohon petunjuk ke Kesra Pemprov, apa benar demikian? Dan, kalau harus PAPBD, kami khawatir ini dipolitisasi karena mendekati tahun politik," jelas legislator PDIP itu.
Lebih jauh, anggota Komisi D Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, mengungkapkan, penyaluran bantuan itu memang memerlukan dasar hukum. Begitu disalurkan, diharapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, Ardi menaruh curiga lantaran keragu-raguan Kesra Pemkab itu terjadi di tengah posisi anggaran yang sudah ready dan menunggu dieksekusi. "Kalau memang ragu, mengapa tidak disampaikan di awal saat pembahasan APBD. Padahal APBD kita tahun 2023 ini sudah dievaluasi gubernur. Harusnya tidak ada masalah dalam penyalurannya," urainya.
Ardi tetap berpandangan nasib dana keumatan itu mesti segera dicairkan. Mengingat, sejak awal proses penyusunan hingga pengesahan, sudah menjadi mufakat antara eksekutif dan legislatif di Jember. Juga telah direstui Gubernur Jatim. "Kesra Provinsi sudah memberikan lampu hijau. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mencairkan honor guru ngaji dan bantuan musala/masjid ini," pinta Ardi.
Bantah Pernah Dimintai Koordinasi
Kepala Biro Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jatim Imam Hidayat mengungkapkan, pada prinsipnya, tentang hibah dan bansos itu tertuang dalam UU, PP, Permendagri, maupun pergub. Secara umum, disalurkan ke beberapa bidang seperti pendidikan, keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan, keolahragaan, dan beberapa pariwisata. Kesra Provinsi diakuinya beberapa kali mengeksekusi dana hibah. Seperti bantuan untuk masjid dan guru mengaji yang melibatkan Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan lainnya.
Imam menjelaskan, proses awal hibah itu ada usulan melalui SIPD, lalu di-review untuk menentukan eksekutornya. Kemudian, diteruskan ke TAPD pemkab/pemkot sebagai bahan KUAPPAS. "Di situ, eksekutif dan legislatif membahas hingga mengesahkan menjadi kesepakatan anggaran yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang," jelas Imam.
Imam tidak mengetahui pasti mengapa Kesra Pemkab Jember dirundung keraguan dan enggan mengeksekusi anggaran tersebut. Menurutnya, beberapa kabupaten/kota, bahkan provinsi lain, memiliki format berbeda-beda dalam penyalurannya. Ada yang melalui OPD teknis, ada pula yang melalui organ staf seperti kesra.
Namun ,ia memastikan, ketika hibah dan bansos sudah menjadi kesepakatan anggaran antara eksekutif dan legislatif, serta telah direstui gubernur, semestinya tidak ada lagi alasan untuk tidak direalisasikan. "Masing-masing kabupaten/kota dan provinsi berbeda-beda format penyalurannya. Namun, jika telah disepakati bersama dan telah direstui gubernur, berarti tinggal pelaksanaannya," katanya.
Lebih jauh, Imam mengungkapkan, jika keragu-raguan Kesra Pemkab Jember lantaran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 setebal 1.000 halaman lebih itu, semestinya APBD Jember tahun 2023 yang mengaver dana hibah dan bansos itu tidak lolos evaluasi gubernur. Namun, faktanya APBD tetap lolos evaluasi gubernur. "Kalau sejak awal tidak sesuai, tentu ketika APBD dievaluasi oleh gubernur saat itu pasti tertolak. Tapi, APBD Jember sudah lolos evaluasi gubernur. Jadi, tidak ada alasan bantuan itu tidak direalisasikan," paparnya.
Imam juga membantah bahwa dirinya pernah disowani oleh pihak Kesra Pemkab Jember, yang disebut-sebut turut mendasari rencana penyaluran bantuan itu harus dirundung keragu-raguan. "Jujur saja, kami baru sekitar tiga bulan di kesra. Dan selama itu, belum pernah menerima tamu, kunjungan kabupaten/kota, termasuk bagian ke-kesra-an. Gak tau kalau ke temen-temen staf di bawah saya," kata mantan kepala Bakorwil V Jember itu.
Sebelumnya, Kabag Kesra Pemkab Jember Achmad Mushoddaq mengakui tidak bisa mengeksekusi anggaran hibah dan bansos itu lantaran ragu-ragu. Menurutnya, ada potensi menabrak ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Perbup Kabupaten Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
Menurut dia, beleid itu menegaskan bahwa penyaluran harus melalui OPD teknis, bukan melalui organ staf pemerintahan atau setda pemkab seperti kesra. "Yang jelas, dalam aturan, kita di setda tidak boleh menjadi eksekutor, karena pelaksananya itu di OPD teknis," kata Mushoddaq saat dikonfirmasi, beberapa pekan lalu.
Dalam waktu dekat, Komisi D sedianya akan bertemu dengan pihak Kesra Pemkab Jember lagi untuk mengurai lebih detail kelanjutan rencana penyaluran hibah dan bansos itu. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



