Data Kacau, Parameter Stunting di Jember Tak Jelas

SUMBERSARI, Radar Jember - Penanganan tengkes atau stunting di Jember belum menunjukkan pencapaian yang signifikan. Begitu pula dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, juga masih bikin mengelus dada. Banyaknya stakeholder yang terlibat rupanya tidak diimbangi dengan parameter yang jelas. Kontan, ini membuat pendataannya maupun hasil datanya berbeda-beda.

BACA JUGA : Kisah Pejuang Veteran Sempat Jadi Mata-Mata Cilik

Sebagaimana diketahui, soal stunting itu melibatkan sejumlah stakeholder. Mulai dari Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB); serta Dinas Sosial. Bahkan, di kecamatan-kecamatan ataupun pemerintahan desa juga diupayakan serupa dengan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau muspika setempat. Demi memastikan penyakit pertumbuhan itu bisa ditekan.

Kurang terkoordinasi dan tidak adanya parameter yang jelas mengenai anak yang disebut stunting ditengarai menjadi sumber masalah hingga lahir data yang berbeda-beda di setiap OPD terkait. Untuk itu, perlu penekanan dan penyamaan parameter untuk memastikan balita maupun anak-anak yang masuk kategori stunting. Parameter ini oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo ditegaskan agar seluruhnya sama, sehingga pendataan dan hasil pendataannya sama. Tanpa parameter yang sama, maka hasilnya akan berbeda-beda.

Perbedaan angka tengkes ini terjadi di tingkat daerah hingga pusat. Seperti Dinkes Jember, data stunting ada 12.000 dari 173.043 balita di Jember mengalami stunting atau mencapai 7,37 persen. Angka itu bak langit dan bumi. Data Dinkes itu justru berbeda jauh dengan survei SSGI Kemenkes RI yang menyebut stunting Jember mencapai 34,9 persen, atau setara 35 ribu balita/kelahiran. Sementara itu, Dinsos Jember menyajikan data ada 30.244 balita rentan terkena stunting, berdasarkan DTKS Februari 2022. Lalu, DP3AKB Jember juga menyajikan ada 132.235 keluarga berisiko stunting, hasil data yang telah verval oleh BKKBN Provinsi Jatim (selengkapnya baca grafis).

Angka-angka keramat itu sontak menggegerkan publik. Utamanya data yang baru-baru ini dirilis SSGI ketika disandingkan dengan data dari Dinkes. Bahkan, saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Jember, Selasa (31/1) kemarin, ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) itu sempat menjadi bulan-bulanan pertanyaan dari anggota Komisi D, karena ketidakkompakan mereka melakukan penanganan stunting. "Dari beragam data yang disajikan, ini menunjukkan penanganan stunting tidak terkoordinasi. Ending-nya nihil, hasilnya nol," kata Danis Barli Halim, anggota Komisi D.

Kepala Dinsos Jember Akhmad Helmi Lukman mengatakan, data stunting yang dimiliki Dinsos itu dihimpun dari masing-masing pemerintah desa yang mengusulkan, yang kemudian terekap dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI, dan selanjutnya dijadikan pegangan Dinsos. "Dari data rentan stunting itu, dilihat dalam satu KK, berdasarkan kategori kelompok keluarga miskin," sebutnya.

Meski begitu, data tersebut sebenarnya juga telah out of the date alias lawas, karena hanya update terakhir Februari 2022 dan hanya memunculkan 30.244 balita rentan terkena stunting. Sementara, dalam hal penanganan stunting, Dinsos justru juga pasif. "Anggaran kami terbatas. Kami tidak bisa fokus ke penanganan, tapi kami sering berkoordinasi dengan Dinkes maupun DP3AKB terkait penanganan stunting ini," aku Helmi saat RDP, kemarin.

Tak jauh berbeda dengan paparan DP3AKB yang hanya memiliki data keluarga risiko stunting atau KRS 132.235 keluarga. Kepala DP3AKB Jember Suprihandoko mengatakan, posisi DP3AKB dalam penanganan stunting baru di wilayah upaya preventif atau pencegahan yang beberapa dirupakan program. Seperti program pembinaan, pelatihan, atau penyuluhan, yang menyasar kelompok usia remaja sebelum mereka melangsungkan pernikahan.

Namun demikian, Suprihandoko mengaku juga tidak bisa memiliki kewenangan lebih dalam hal kewenangan, tanpa melalui koordinasi. "Yang ditangani kami dalam hal menekan stunting ini upaya dari hulu. Sosialisasi, diskusi, atau pelatihan, melibatkan beberapa pihak. Jadi, muaranya keluarga itu bisa terbekali ilmu, pengetahuan, dan keterampilan," sebutnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Jember yang digadang-gadang menjadi garda terdepan urusan stunting juga tidak bisa berbuat banyak. Meski memiliki alokasi anggaran kurang lebih Rp 1 miliar yang diproyeksikan untuk kegiatan konvergensi stunting dan pembinaan kader posyandu.

Plt Kepala Dinkes Jember Koeshar menyebut, data 11,7 persen angka stunting Jember itu diperolehnya dari pengukuran atau hasil timbang yang dilakukan di tiap posyandu, yang kemudian direkapitulasi tiap bulan. Ia tidak mengetahui detail bagaimana fakta kejadian di lapangan ketika dilakukan penimbangan itu. Sebab, hasilnya begitu jomplang ketika disandingkan dengan data SSGI Kemenkes RI yang menyebut 34,9 persen. "Data Kemenkes itu didapatkan melalui survei petugas khusus. Kalau pendataan Dinkes, itu diperoleh dari hasil penimbangan tiap bulan," sebut Koeshar.

Meski begitu, setelah mengetahui angka stunting Jember di peringkat pertama se-Jatim, Koeshar mengaku ia bersama seluruh satuan di bawahnya perlu melakukan evaluasi besar-besaran. Menurut dia, data yang dimiliki Dinkes itu karena dugaan kesalahan saat penimbangan atau kesalahan input. Sehingga, data dirasa kurang akurat.

Koeshar juga merasa rilis Kemenkes itu mesti dihargai sebagai rujukan nasional. "Kita menghargai dan perlu introspeksi. Karena itu, mumpung ini masih bulan penimbangan, kita akan timbang lagi bayi-bayi yang ada di Jember dengan lebih teliti," kata Koeshar.

Anggota Komisi D DPRD Jember Achmad Dhafir Syah merasa terheran-heran, mengapa persoalan stunting yang banyak OPD terlibat mengurusnya, bukan malah menurunkan angka stunting semakin kecil, namun justru melambung tinggi. Ironisnya, masing-masing OPD juga menyajikan data yang sulit dipertanggungjawabkan. "Banyaknya OPD yang terlibat mengurus stunting ini jadi pertanyaan besar. Data yang mana yang mau dijadikan rujukan? Karena ini berkaitan dengan upaya kami melakukan penganggaran," gerutunya.

Lebih jauh, Ketua Komisi D DPRD Jember Mohammad Hafidi menegaskan, pemerintah daerah melalui OPD-OPD yang terlibat mengurus stunting mesti rajin-rajin berkoordinasi. Ia juga menggerutu lantaran persoalan data saja, Pemkab Jember tidak memiliki basis data terpadu atau one data bahkan big data. Karena ketiadaan itu, data-data yang ada masih kocar-kacir.

"Data-data yang ada ini mengindikasikan penanganan stunting kurang terkoordinasi. Kita ini ingin sepemahaman dan satu jawaban ke masyarakat. Jadi, mohon setiap penyajian data itu harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas politisi PKB itu. (mau/c2/nur)

DATA STUNTING JEMBER 2022 BERBAGAI VERSI

Versi Dinkes (Penimbangan 2022)

- 12.000 dari 173.043 balita stunting (7,37 persen).

- Tertinggi Kecamatan Sumberjambe 19,98 persen.

- Terendah Kecamatan Patrang 0,35 persen.

- 6.700 bumil berisiko stunting baru (11,7 persen).

 

Versi Dinsos (DTKS, 25/02/2022)

- 30.244 balita rentan terkena stunting.

- Risiko tertinggi Kecamatan Sumberbaru 2.025 balita.

- Risiko terendah Kecamatan Jombang 490 balita.

 

Versi DP3AKB (Verval BKKBN Jatim)

- 132.235 keluarga berisiko stunting.

- Risiko tertinggi Kecamatan Silo 13.590 balita.

- Risiko terendah Kecamatan Wuluhan 0 balita.

 

Versi Kemenkes RI (SSGI 2022)

- Ada 34,9 persen, setara 35 ribu balita/kelahiran

 

SUMBER: Olah data Dinkes Jember, Dinsos Jember, DP3AKB Jember, dan Kemenkes RI.