Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Bisa Dibayar Lewat BOSP, Tapi Hanya Berlaku hingga Desember 2026
RADAR JEMBER - Pemerintah memberikan relaksasi pembiayaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PPPK paruh waktu.
Salah satu skema yang dapat digunakan adalah melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), tetapi kebijakan tersebut hanya berlaku sepanjang 2026.
Kebijakan tersebut menjadi solusi sementara bagi daerah yang membutuhkan sumber pembiayaan untuk memenuhi hak guru PPPK paruh waktu.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa relaksasi pembiayaan tersebut dapat digunakan pada 2026.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku secara otomatis untuk tahun 2027 dan seterusnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mempersiapkan skema pembiayaan berikutnya ketika periode relaksasi berakhir.
Di sejumlah daerah, mekanisme tersebut mulai diterapkan untuk membantu pembayaran tambahan bagi guru PPPK paruh waktu.
Di NTB, misalnya, pembayaran tambahan melalui relaksasi BOSP hanya berlaku sampai Desember 2026.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan PPPK paruh waktu masih menjadi pekerjaan pemerintah, terutama untuk memastikan keberlanjutan penghasilan setelah 2026.
“Kebijakan relaksasi ini terbatas dan bersyarat, maksudnya hanya berlaku pada tahun 2026, dan hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang mengajukan permohonan.” — Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, 13 April 2026.
