Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

THR Harus Dibayarkan Oleh Perusahaan Sebelum Cuti Bersama

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
JAKARTA, RADARJEMBER.ID - Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk menunaikan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah kepada para pekerja selambatnya pada 18 April 2023.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan (Menhub) mengatakan imbauan pemberian THR itu juga dibahas dalam rapat terbatas terkait persiapan arus mudik dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (24/3) kemarin.

BACA JUGA : Dibangun 2016 Lalu, Plengsengan Wisata Kuliner Jembatan Ki Ronggo Ambrol

“Satu hal kami imbau, terutama berkaitan dengan swasta, agar memberikan THR lebih awal sehingga pada saat tanggal 18 April,” kata Budi Karya. Tenggat pemberian imbauan itu juga berkenaan dengan perubahan jadwal cuti bersama Lebaran 2023.

Dari tanggal 21-26 April menjadi tanggal 19-25 April. Lanjut Budi, itu berarti THR sudah cair tanggal 18 April.Maka para pengusaha telah memberikan kesempatan kepada para pekerja mereka untuk mulai melakukan perjalanan mudik pada 18 April malam.

“Pada tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan mulai 18 malam.”imbuh Budi.Aturan terkait THR diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Karena itu, apabila mengacu pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H, yang menurut libur nasional SKB Tiga Menteri jatuh pada 22-23 April 2023, maka seharusnya THR dibayarkan pada 15 April 2023.

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur denda kepada perusahaan sebesar lima persen dari total THR harus dibayarkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.Untuk itu, Budi meminta perusahaan mematuhi aturan tersebut.(*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Antara

Sumber Berita:JawaPos.com

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

PP Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang THR bagi PPPK Paruh Waktu, tapi Pemda Harus Lakukan Ini!

PP Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang THR bagi PPPK Paruh Waktu, tapi Pemda Harus Lakukan Ini!

PPPK paruh waktu berpeluang menerima THR dan gaji ke-13 pada 2026 berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026 yang disesuaikan kebijakan serta kemampuan APBD daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer