Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Waspada Anak Jarang Buang Air Kecil
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, meskipun Kota Probolinggo memiliki unit kerja kantor (UKK) imigrasi dan Jember yang memiliki kantor imigrasi sendiri, pelayanan dua kabupaten tersebut tidak bisa ditarik ke Lumajang. Sebab, Lumajang berada dalam wilayah kerja Malang, bukan dua kabupaten tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lumajang Ari Murcono mengatakan, ada sejumlah faktor mengenai penundaan MPP menyediakan layanan imigrasi. Sebab, minimal pengajuan pengurusan ke Malang harus sebanyak 30 orang terlebih dahulu.
“Peluang Lumajang memiliki layanan itu memang cukup besar. Kita lihat grafik jasa travel umrah yang hampir setiap minggu memberangkatkan jamaah. Tetapi, setelah kami melakukan dialog, ternyata cukup ribet. Ribetnya, ketika melakukan pendataan 30 calon pemohon dan harus bolak-balik ke Malang,” katanya.
Ari menambahkan, belum lagi mengenai proses menunggu percetakan visa dan paspor. Setelah melakukan pendataan melalui perdim atau formulir elektronik, pihaknya harus mengantarkan dan mengambil berkas tersebut langsung. Sebab, mesin pencetakan kartu imigrasi tersebut tersedia di Malang.
“Kami tidak mau mengambil risiko kalau misalkan prosesnya lama. Ini kan kami keinginannya kehadiran MPP ini mempercepat. Lebih lanjut, setelah kami melakukan dialog dengan Kasi PHU Kemenag, ternyata disimpulkan calon jamaah ini rela pergi mengurus ke luar kota asalkan sehari jadi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan, Lumajang bisa menghadirkan pengurusan visa dan paspor asal mengajukan pendirian UKK. Namun, pembangunan UKK tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan mencapai puluhan miliar. “Potensinya besar, tetapi modalnya juga besar,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



