Secara nasional, total PKM se-Indonesia yang mendapatkan bansos beras tersebut berjumlah 10 juta. Sementara dari seluruh kabupaten, Jember yang tertinggi mencapai 111.211 KPM peserta PKH. Bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk Jember yang mencapai 2,6 juta, bantuan itu cukup besar, apalagi sasarannya adalah satu keluarga. Jika dihitung per kepala, penerima manfaatnya cukup banyak.
Besarnya jumlah penerima membuat bantuan beras ini berpotensi disalahgunakan. Terlebih, saat ini masih berada di tengah masa pandemi Covid-19, dan Jember juga menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dua faktor ini yang membikin bantuan itu rawan diklaim sepihak demi kepentingan politik tertentu.
Momentum Pilkada 2020 ini rupanya sudah diantisipasi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Jember dan pemerintah. Kepala Bulog Subdivre Jember Budi Sultika menegaskan, karung beras bantuan itu tidak boleh diganti. Wajib tetap berlogo Bulog. “Kami paham ada dinamika politik di Jember sekarang. Walau dipastikan tidak ada karung diganti, tapi potensi klaim bantuan kemungkinan ada,” jelasnya.
Tak hanya soal kemasan, penempatan bantuan itu nantinya juga harus hati-hati. Pengangkut dilarang menurunkannya di balai desa, tapi tempat lain yang mendapat persetujuan dari pendamping PKH. Ini juga untuk mengantisipasi terjadinya klaim sepihak bantuan yang dihubungkan dengan kegiatan politik daerah.
Plt Dinas Sosial Kabupaten Jember Wahyu Setyo Handayani mengatakan, dalam bantuan beras itu ada bagian-bagiannya. Transporter dari PHK tanggung jawabnya adalah memastikan beras itu sampai ke PKM. “Jangan ditaruh di desa bantuan berasnya,” ujarnya, saat rapat koordinasi penyaluran bansos beras Kemensos di Gudang Bulog Pecoro, Rambipuji, kemarin (9/9).
Dia memahami Jember sekarang ikut pilkada. Dia khawatir, jika penempatannya tidak tepat, akan disalahartikan. Maka dari itu, dilarang untuk menempatkan bantuan beras dari truk ke balai desa.
Hal yang sama juga diungkapkan Yusuf, perwakilan Dos Ni Roha (DNR), lembaga logistik yang ditunjuk Kemensos. Menurutnya, setelah beras diangkut oleh truk, maka penurunan beras tersebut harus sesuai keinginan pendamping PKH dan mencari tempat yang tepat. “Driver tidak boleh langsung menurunkan beras. Tapi harus ada izin dari koordinator lapangan,” tukasnya.
Sementara itu, Budi Sultika menambahkan, bantuan sosial (bansos) berupa beras tersebut adalah program dari Kemensos untuk PKM peserta PKH. Bulog hanya sebagai operator pengadaan beras. Dia mengatakan, bantuan tersebut akan dilakukan tiga tahap. “September dua kali dan Oktober,” tuturnya.
Setiap tahap, PKM akan menerima beras kualitas medium 15 kilogram. Total KPM yang mendapatkan di Jember adalah 111.211 keluarga. Sehingga setiap tahap bantuan, ada 1.668.165 kilogram atau setidaknya 1.700 ton. Total setiap KPM mendapatkan 45 kilogram sehingga keseluruhan beras bantuan adalah 5 ribu ton.
Jumlah yang besar tersebut, Budi mengaku, pihaknya sudah siap. Sebab, untuk stok beras Bulog Jember selalu surplus dan aman, yang jumlahnya mencapai 46 ribu ton. Dia menegaskan, program bantuan beras ke PKM peserta PKH itu berbeda dengan bantuan beras sejahtera (rastra) atau yang dulu disebut raskin (beras untuk rumah tangga miskin).
Budi menjelaskan, bila pada program rastra penyaluran hingga ke desa adalah tanggung jawab Bulog. Maka, untuk program beras PKM ini Bulog hanya sebagai penyedia saja. Kemensos menunjuk biro penyaluran logistik sendiri yang bertanggung jawab mendistribusikan beras tersebut. “Beras dari gudang berpindah ke truk, selanjutnya bukan tanggung jawab kami,” katanya.
Agar pengawasan lebih mudah, Budi hanya memakai satu gudang di Pecoro dari lima gudang milik yang tersedia. Dia pun menyilakan petugas pengawas maupun pendamping untuk memastikan kualitas beras yang ada. Dia menyebut, stok berasnya layak konsumsi dan tidak berkutu. “Silakan periksa kualitas beras kami di gudang. Pendamping PKH juga silakan cek,” tuturnya. Editor : Safitri