
KALIWATES, Radar Jember - Dua peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 asal Jember, Kusbandono dan Eko Puji Purwanto, mengadukan dugaan kecurangan proses seleksi PPPK 2023 ke Presiden, melalui Kantor Staf Kepresidenan RI Jakarta. Upaya itu dilakukan setelah keduanya merasa dicurangi panitia PPPK yang tidak meloloskan dirinya.
Saat ditemui di kediaman Kusbandono, Lingkungan Sawahan, Kelurahan Kepatihan, Kaliwates, keduanya mengaku telah mengikuti tahapan sejak awal pemberkasan/administrasi dan dinyatakan lolos. Kemudian, saat memasuki tes tulis, keduanya pun memperoleh nilai melampaui ambang batas ketentuan lulus PPPK.
Namun, begitu diumumkan hasilnya pada 16 Desember 2023 kemarin, mereka kaget karena namanya dinyatakan tidak lulus. "Melalui akun SSCASN saya, muncul kalimat: Maaf Kusbandono, Anda tidak lolos Seleksi CASN 2023. Sontak, saya langsung bingung, apa yang salah dengan nilai saya?" gerutunya.
Kus, sapaan akrab Kusbandono, merupakan penyandang disabilitas cerebral palsy. Sementara rekannya, Eko Puji, penyandang disabilitas polio. Keduanya memang mengikuti seleksi PPPK 2023 dengan formasi khusus disabilitas. Kus mengambil formasi disabilitas di jabatan fungsional ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa di Pemkab Jember. Sementara, Eko mengambil formasi ahli pertama perencana, di satuan kerja yang sama.
Saat tes tulis, Kus berlokasi di Universitas Bojonegoro. Sementara, Eko di Kantor Regional BKN Surabaya. Selama tahapan itu, keduanya tak mempersalahkan karena berjalan lancar. Namun, keduanya masih tak habis pikir dengan sikap panitia yang tak meloloskan dirinya dengan Eko.
"Dalam ruangan tes tulis, disampaikan melalui layar monitor bahwa nilai ambang batas untuk pelamar penyandang disabilitas adalah 280. Dan selesai ujian, di layar laptop saya muncul skor saya yakni 344. Saya bersyukur bisa melampaui nilai ambang batas, tapi kenapa di pengumuman saya dinyatakan tidak lulus?" ketusnya.
Sama seperti Kus, kawan seperjuangannya, Eko, juga mengaku telah memperoleh skor 397 dan telah melebihi ambang batas. Namun, dia juga dinyatakan tidak lulus. Eko menilai, formasi PPPK untuk jalur khusus penyandang disabilitas itu jarang dilakukan. Namun, begitu ada, ia menyayangkan karena berjalan kurang transparan. "Meski formasinya ada untuk disabilitas, rupanya tidak diikuti dengan afirmasi sistemnya. Jadi, kami ini merasa diperlakukan tidak adil oleh negara, dan publik harus tahu agar hal-hal serupa tidak perlu lagi ada," sesal Eko.
Melalui kuasa hukumnya, Eko dan Kus telah melaporkan dugaan kecurangan seleksi PPPK 2023 itu ke Presiden Joko Widodo, melalui Kantor Staf Kepresidenan RI di Jakarta. "Kita juga lampirkan pernyataan tertulis kami beserta kronologisnya. Selain ke Presiden, kami juga mengirimnya ke Komnas HAM, Komnas Disabilitas, Ombudsman RI, dan ke KASN," imbuh mereka.
Kuasa Hukum Kusbandono dan Eko, Hairil Syapril, menduga pihak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyamakan regulasi penerimaan PPPK secara umum, tanpa memperhatikan penerimaan khusus untuk penyandang disabilitas. Padahal menurut dia, telah ada kuota 2 persen khusus untuk penyandang disabilitas di seleksi penerimaan itu. "Secara nonlitigasi kami menyurati lintas sektor terkait lahirnya keputusan kelulusan itu. Kami komplain bahwa ada dugaan kesalahan teknis penerapan aturan penerimaan PPPK untuk formasi disabilitas," katanya.
Syapril juga menilai kejadian pahit Kus dan Eko ini ada unsur dugaan pelanggaran atas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, dan Permen PANRB Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Tahun Anggaran 2023. "Jadi, kita tidak hanya ingin membatalkan putusan, tapi nasib hasil ujian itu juga harus diakui. Karenanya, kita juga akan melakukan upaya hukum, dengan gugatan ke pengadilan di PTUN Surabaya," pungkas dia. (mau/c2.)



