Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola
Hal itu dikatakan oleh Kukuh Radardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso. Menurutnya, di Bumi Ki Ronggo memang masih kekurangan guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, dia menegaskan mendukung untuk dilakukan diklat penyiapan kepsek. Terlebih memang salah satu syarat untuk menjadi kepsek adalah sudah melakukan sertifikasi peningkatan kapasitas yang ada dalam diklat tersebut.
Pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Bondowoso, juga mencarikan solusinya terkait diklat dan kekurangan kepsek. Mengingat, setiap guru memiliki hak untuk menjadi kepala sekolah. "Itu (diklat calon kepsek, Red) satu hal yang wajib dan harus kita anggarkan. Kenapa sampai tidak ada," katanya.
Selain itu, legislator Fraksi Golkar ini juga mengaku akan mencari dasar hukum penarikan dana diklat kepada para guru, apakah hal tersebut melanggar aturan. Sehingga tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Terlebih diklat penyiapan kepsek dinilai menjadi kepentingan orang banyak. Sebab, Bondowoso memang kekurangan kepsek.
Kukuh juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap polemik pembayaran uang diklat yang mencapai Rp 2,75 juta per peserta tersebut. Bahkan jika dalam aturan tidak boleh menarik pembayaran dari guru, maka tidak tertutup kemungkinan uang yang dibayarkan dapat dikembalikan. "Kalau seperti itu harus dibebankan kepada daerah," katanya.
Bahkan, pihaknya menegaskan akan melakukan pemanggilan terhadap kepala Dispendik Bondowoso Sugiono Eksantoso. Untuk membahas permasalahan yang muncul pada tahun ini, serta anggaran pada 2021 lalu. “Kami akan juga membahas LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Red), perhitungan anggaran itu dengan mitra kerja kami. Di situ kesempatan kita," imbuhnya.
Ketua PGRI Bondowoso Gito menuturkan hal yang sama bahwa Bondowoso saat ini memang tengah mengalami kekurangan kepsek. Menurutnya, banyak kepsek yang merangkap jabatan di beberapa sekolah. Serta terdapat beberapa lembaga yang dijabat oleh Plt.
Dalam berita sebelumnya, Kepala Dispendik Bondowoso Sugiono Eksantoso membenarkan adanya biaya operasional diklat tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah nominal yang dibebankan kepada masing-masing peserta. Selain itu, Sugiono menegaskan, pihaknya tidak mengelola keuangan biaya diklat. Sebab, pihak yang mengatur jalannya diklat, termasuk soal keuangan, adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



