Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kekurangan Kepsek, Diklat Harus Bayar Sendiri

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi
Ilustrasi
TENGGARANG, Radar Ijen - Polemik pembayaran uang diklat kepala sekolah (kepsek) di Bondowoso ternyata juga memantik reaksi dari legislatif. Pasalnya, Komisi IV berencana akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bondowoso.

BACA JUGA : Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola

Hal itu dikatakan oleh Kukuh Radardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso. Menurutnya, di Bumi Ki Ronggo memang masih kekurangan guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, dia menegaskan mendukung untuk dilakukan diklat penyiapan kepsek. Terlebih memang salah satu syarat untuk menjadi kepsek adalah sudah melakukan sertifikasi peningkatan kapasitas yang ada dalam diklat tersebut.

Pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Bondowoso, juga mencarikan solusinya terkait diklat dan kekurangan kepsek. Mengingat, setiap guru memiliki hak untuk menjadi kepala sekolah. "Itu (diklat calon kepsek, Red) satu hal yang wajib dan harus kita anggarkan. Kenapa sampai tidak ada," katanya.

Selain itu, legislator Fraksi Golkar ini juga mengaku akan mencari dasar hukum penarikan dana diklat kepada para guru, apakah hal tersebut melanggar aturan. Sehingga tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Terlebih diklat penyiapan kepsek dinilai menjadi kepentingan orang banyak. Sebab, Bondowoso memang kekurangan kepsek.

Kukuh juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap polemik pembayaran uang diklat yang mencapai Rp 2,75 juta per peserta tersebut. Bahkan jika dalam aturan tidak boleh menarik pembayaran dari guru, maka tidak tertutup kemungkinan uang yang dibayarkan dapat dikembalikan. "Kalau seperti itu harus dibebankan kepada daerah," katanya.

Bahkan, pihaknya menegaskan akan melakukan pemanggilan terhadap kepala Dispendik Bondowoso Sugiono Eksantoso. Untuk membahas permasalahan yang muncul pada tahun ini, serta anggaran pada 2021 lalu. “Kami akan juga membahas LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Red), perhitungan anggaran itu dengan mitra kerja kami. Di situ kesempatan kita," imbuhnya.

Ketua PGRI Bondowoso Gito menuturkan hal yang sama bahwa Bondowoso saat ini memang tengah mengalami kekurangan kepsek. Menurutnya, banyak kepsek yang merangkap jabatan di beberapa sekolah. Serta terdapat beberapa lembaga yang dijabat oleh Plt.

Dalam berita sebelumnya, Kepala Dispendik Bondowoso Sugiono Eksantoso membenarkan adanya biaya operasional diklat tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah nominal yang dibebankan kepada masing-masing peserta. Selain itu, Sugiono menegaskan, pihaknya tidak mengelola keuangan biaya diklat. Sebab, pihak yang mengatur jalannya diklat, termasuk soal keuangan, adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim. (ham/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Momentum Hari Pahlawan, PMII Bondowoso Desak DPRD dan Dinas Pendidikan Plakatisasi Sekolah Gratis SD

Momentum Hari Pahlawan, PMII Bondowoso Desak DPRD dan Dinas Pendidikan Plakatisasi Sekolah Gratis SD

Memperingati Hari Pahlawan, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso menggelar aksi moral dan penyampaian aspirasi terkait sektor pendidikan. Dalam aksinya di Gedung DPRD Dewan Perwakilan

SMAN 2 Bondowoso Layak Jadi UNESCO School

SMAN 2 Bondowoso Layak Jadi UNESCO School

SMA Negeri 2 (SMADA) Bondowoso menoreh sejarah baru dalam dunia pendidikan. Tahun ini SMA terfavorit tersebut mengemban tugas sebagai satu-satunya sekolah di Bondowoso yang diikutsertakan dalam penilaian revalidasi UNESC

Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget

Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget

Radar Ijen – Upaya menghidupkan kembali budaya baca di Bondowoso terus didorong. Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso Abdul Majid menegaskan, literasi bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak unt

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer