SUMBERSARI, Radar Jember – Nilai tukar rupiah terus melemah dan menyentuh level kritis hingga mencapai Rp 17 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).
Hal ini tentu mencerminkan tekanan berat pada perekonomian Indonesia, hingga memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Dr Eko Budi Satoto berpandangan, faktor eksternal dan internal saling berpotensi memperburuk situasi.
"Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat berat dengan beban utang yang banyak. Juga ditambah kebijakan perekonomian yang tidak disukai oleh pasar, seperti adanya Danantara," jelasnya.
Selain itu, kebijakan larangan ekspor sawit ke Eropa dan pembatasan nikel dinilai memperburuk hubungan dagang negara-negara Eropa.
Meskipun hubungan dengan Tiongkok masih baik, masalah lain muncul ketika AS memberlakukan tarif ekspor tinggi dan berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia.
"Dari pantauan saya, hampir semua saham anjlok. Ini pertanda bahwa krisis sudah terjadi," tegasnya.
Kenaikan dolar AS membebani industri yang bergantung pada bahan baku impor, yaitu lebih dari 60 persen dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
Sebagai solusi darurat, ia menyarankan peningkatan konsumsi produk lokal untuk mengurangi tekanan impor dan menjaga perputaran ekonomi dalam negeri.
"Harga bahan baku naik, biaya produksi melambung. Namun, ketika barang jadi diekspor ke AS, tarif tinggi membuat harga jual tidak kompetitif. Akibatnya, permintaan turun, pabrik bisa kolaps, dan bisa berdampak pada pengangguran,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan dosen FEB Unmuh Jember, Achmad Hasan Hafidzi. Dia menyampaikan, Indonesia sebenarnya bisa tidak sepenuhnya berpatokan pada dolar, melainkan beralih ke pound sterling atau euro.
Namun, permintaan ekspor Indonesia dari kawasan Uni Eropa masih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang bertransaksi menggunakan dolar.
Ia juga beranggapan Indonesia akan sangat sulit untuk melawan kebijakan tarif impor yang dibuat oleh AS.
“Tiongkok bisa melawan kebijakan AS karena ekonominya kuat. Sedangkan Indonesia masih lemah, sehingga sulit menerapkan pembalasan tarif yang setara," jelasnya.
Di tingkat masyarakat, konsumsi produk lokal dapat membantu mengurangi tekanan impor.
Sementara, di tingkat kebijakan, diversifikasi mata uang perdagangan dan kerja sama ekonomi alternatif seperti BRICS bisa menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat stabilitas rupiah. (ika/c2/dhi)
Editor : M. Ainul Budi