JEMBER sempat dikejutkan dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana tidak, jumlah tengkes tahun 2022 lalu disebut mencapai 34,9 persen dari angka balita yang ada. Nah, tahun 2023, pemerintah menganggarkan penanganan tengkes hingga mencapai Rp 95 miliar. Berhasilkah tekan kasus ini?
JEMBER, RADARJEMBER.ID- Kasus tengkes saat ini lebih dikenal dengan sebutan stunting. Dalam percakapan sehari-hari, nyaris tak ada orang Indonesia dan Jember yang memakai kata tengkes. Terlepas dari itu, penanganan terhadap kasus stunting menjadi hal paling penting untuk terus dilakukan. Apalagi, ini menjadi PR setiap tahun yang tak kunjung selesai.
Dalam penanganan kasus ini, jamak diketahui sempat ada data berbeda antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sampai-sampai kasus ini sempat menjadi perbincangan hangat hingga provinsi dan pusat. Nah, pada tahun 2023 ini, penanganan kasus stunting semakin digencarkan. Angka penurunannya juga menunjukkan cukup signifikan. Namun demikian, ini bisa jadi berbeda data lagi (baca grafis) dengan sebelumnya. Untuk itu, perlu diantisipasi.
Dalam perubahan APBD 2023, dana yang disiapkan untuk penanganan kasus stunting mencapai Rp 95 miliar. Untuk itu, Pemkab Jember melakukan serangkaian kegiatan untuk menurunkan angka stunting. Seperti dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jember. Tak hanya melalui TPPS, program Jember Pusat Edukasi dan Penurunan Stunting (J-Penting Aksi) juga turut andil dalam mewujudkan Jember zero stunting.
Wabup Jember sekaligus Ketua TPPS Jember MB Firjaun Barlaman menyebutkan, mulai tahun 2022 hingga saat ini, pihaknya terus meninjau dan mengontrol tumbuh kembang anak. Bahkan, melalui TPPS Jember juga dilaksanakan penimbangan dan pengukuran tumbuh kembang balita. “Kegiatan-kegiatan seperti itu sudah rutin kami lakukan. Terbukti pada akhir tahun 2022 angka stunting di Jember berangsur turun,” ungkapnya.
Tak tanggung-tanggung, dalam mendukung program penurunan stunting, Pemkab Jember juga memberikan makanan tambahan untuk balita di setiap kecamatan. Bantuan makanan tambahan itu meliputi dua kotak susu, dua kotak abon ayam, serta satu kilogram telur ayam. Agar para balita mendapatkan gizi yang cukup sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan secara normal dan tidak mengalami stunting .
Lebih lanjut, Wabup Firjaun juga menyebutkan terdapat lima pilar strategi yang dirancang untuk mencapai target penurunan angka stunting. Yakni peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Lalu, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. “Terakhir penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi,” terangnya.
Dalam hal itu, program Gerakan Masyarakat Jember Peduli Kesehatan Ibu Hamil dan Balita (Gemar Jelita) juga menjadi ujung tombak penurunan angka stunting di Jember. Program tersebut mengajak warga Jember untuk peduli ibu hamil dan balita. Sebab, merekalah yang mampu mengontrol langsung dan kapan pun.
Berbagai langkah penurunan stunting yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemkab Jember tentunya untuk mencapai target nasional. Pada 2022, angka stunting di Jember tercatat masih 34,9 persen. Karena itu, saat ini ditargetkan angka tersebut turun 14 persen pada 2024, sesuai target nasional.
Diketahui, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran yang cukup tinggi untuk menangani penyakit tumbuh kembang pada balita dan anak tersebut. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 97 miliar lebih. Keseluruhan anggaran tersebut tersebar di beberapa OPD yang ditugasi dalam penanganan stunting. Seperti di Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, DPRKPCK, DP3AKB, hingga ke desa-desa. "Kami sudah mengalokasikan anggarannya. Karena itu, kalau semua ini tidak dikolaborasikan dengan baik, tentu akan sia-sia,” pungkasnya. (c2/nur)
Editor : Alvioniza