BACA JUGA : Catnya Mulai Pudar, Kondisi Spot Foto TPA Pakusari Kini Seakan Tak Terawat
Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengaku tidak bisa memastikan keberadaan suatu pupuk itu bisa dikatakan palsu atau tidak. Siswono mengaku belum mengetahui secara detail, termasuk kandungan, legalitas, maupun hasil uji labnya.
Namun yang pasti, adanya temuan pupuk-pupuk baru seperti itu dinilainya tidak lepas dari imbas pemangkasan pupuk yang setiap tahun dilakukan pemerintah. Ia merasa perlu ada langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Jember. "KP3 perlu melakukan sidak secara maraton. Baik di kios swasta maupun kios resmi pemerintah. Ini perlu, untuk menjawab kegelisahan di masyarakat," pintanya.
Siswono juga beranggapan, fungsi pengawasan KP3 bukan sebatas memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran. Namun, juga memastikan pupuk yang beredar benar-benar pupuk resmi, berizin, dan jelas kegunaannya untuk petani. Bukan justru merugikan petani.
Oleh karena itu, lanjut dia, langkah untuk melakukan inspeksi serta memeriksa perizinan dan kandungan pupuk tersebut dirasa sebuah langkah yang tepat. "Fenomena seperti ini (dugaan pupuk palsu, Red) memang sering terjadi. Karena itu, di sinilah gunanya KP3 ini, bagaimana memberikan perlindungan dan menjawab keresahan petani," jelasnya.
Komisi B, menurutnya, juga telah merencanakan melakukan hearing dengan beberapa pihak, untuk membahas persoalan pupuk dan temuan dugaan pupuk palsu tersebut. "Kami berencana hearing nanti, untuk mengorek lebih jauh mengenai keberadaan pupuk itu. Insyaallah kami libatkan DTPHP maupun KP3. Termasuk asosiasi petani nanti, dan jika dimungkinkan juga melakukan sidak," paparnya.
Sebelumnya, kabar dugaan pupuk palsu itu mencuat ditemukan oleh salah seorang petani di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, September 2022. Tak berselang lama, juga ditemukan di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, belum lama ini. Salah satu pupuk yang beredar itu diketahui berlabel NPK Ponskah, produksi PT Nividia Pratama Gresik. Sepintas mirip dengan pupuk berlabel NPK Phonska, produksi PT Petrokimia Gresik. Namun, disinyalir kandungannya berbeda.
Pupuk itu juga tidak diketahui siapa yang menjual. Sebab, kios-kios resmi penyedia pupuk tidak ditemukan menjual pupuk produksi PT Nividia tersebut. Namun, warga menduga pupuk itu dibeli petani dengan cara pre-order. Bahkan selisih harga yang jauh dari pupuk resmi membuat petani banyak yang kepincut membelinya.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menyebut, fenomena temuan dugaan pupuk abal-abal itu sudah beberapa kalinya terjadi di Jember. Sebelumnya, temuan dugaan pupuk palsu di Jenggawah, ia berinisiatif mendanai sendiri untuk dilakukan pengujian di laboratorium Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Hasilnya, kandungan pupuk yang dijadikan sampel saat itu berbeda jauh ketimbang pupuk legal atau resmi. "Kami sudah meminta teman-teman di tiap kecamatan untuk mewaspadai fenomena ini agar berhati-hati, dan kami berharap pemerintah bisa menyikapi fenomena ini," kata pria yang juga mengetuai BPO HKTI Jember itu. (mau/c2) Editor : Safitri