RADAR JEMBER - Baru juga kita bahas tiga WNI menipu di Tanah Suci, eh sekarang muncul episode baru, lebih lokal tapi efeknya global ke dompet. Ada 13 kiai dari 13 pondok pesantren di Jawa Barat kena tipu gara-gara program MBG. Ini bukan sekadar lanjutan cerita, ini sudah masuk season dua, Penipuan Naik Kelas.
Kalau ada yang bilang negeri ini dihuni para penipu, rasanya kita tidak bisa langsung marah. Kita cuma bisa tarik napas panjang sambil garuk kepala, “Ya… ada benarnya juga.” Apalagi konon katanya rakyat Indonesia ini peringkat dua dunia gampang ditipu setelah Pakistan. Mau bantah? Boleh. Tapi tiap ada kasus beginian, bantahannya jadi terasa kayak pembelaan sambil nyengir.
Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak. Tapi jangan kaget kalau kopinya mendadak terasa pahit, karena ceritanya lebih pahit dari kopi tanpa gula, ini pahitnya pakai topping realita.
Kejadiannya bukan cerita warung kopi. Tanggal 30 April 2026, sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren datang ke LBH PP GP Ansor. Mereka datang bukan bawa proposal kerja sama, tapi bawa luka finansial yang nominalnya bukan recehan, puluhan sampai ratusan juta rupiah per pesantren. Ini bukan kehilangan uang, ini sudah kayak kehilangan satu bab kehidupan.
Semua bermula dari program kedengarannya suci dan bikin hati hangat, Dapur Santri Nusantara (DSN) atau Koperasi Santri Nusantara, yang katanya mitra resmi Badan Gizi Nasional. Dari namanya saja sudah seperti proyek penyelamat generasi bangsa. Kalau ditolak, rasanya seperti menolak pahala.
Lalu datanglah para “utusan”. Wajah rapi, senyum santun, gaya bicara seperti baru keluar dari rapat kementerian. Mereka menawarkan kemitraan program MBG. Syaratnya? Katanya gampang, tidak ribet, tinggal ikut saja alurnya. Alurnya ternyata alur menuju dompet kosong.
Pesantren diminta menyediakan lahan minimal 400 meter persegi, lalu membayar biaya pendaftaran Rp1,5 juta, kemudian tanda tangan commitment fee. Setelah itu diminta membangun dapur menggunakan kontraktor yang mereka tunjuk, dengan pembayaran bertahap. Tapi tenang, kata mereka, nanti setelah dapur beroperasi, semua biaya akan diganti penuh oleh pemerintah.
Nah, kalimat “diganti penuh” ini biasanya efeknya seperti hipnotis massal. Akal sehat pelan-pelan pamit, harapan langsung duduk di kursi depan.
Pesantren-pesantren pun bergerak. Ada mencairkan dana, ada menggadaikan aset, ada kiai sampai menjual mobil demi menutup biaya pembangunan dapur. Dapur pun berdiri. Kokoh. Gagah. Secara fisik, tidak ada masalah. Yang bermasalah cuma satu, realitas.
Begitu dapur selesai… pelakunya selesai juga. Hilang.
Bukan hilang biasa. Ini hilang level ninja. Kantor mereka pindah tanpa jejak, nomor telepon tidak aktif, dan koperasi tersebut ternyata tidak terdaftar secara resmi di mana pun. Ini bukan koperasi, ini makhluk gaib ber-KTP imajinasi.
Sementara itu, warga sekitar sudah terlanjur berharap. Sudah menunggu lowongan kerja dari dapur MBG. Sudah membayangkan penghasilan baru. Tapi yang datang bukan gaji yang datang cuma kenyataan pahit dan dapur kosong.
Salah satu korban, KH Ade Abdurrahman dari Cirebon, sampai pasrah berkata, “Saya sudah jual mobil… padahal warga sudah excited mau kerja di sini.” Itu bukan sekadar pernyataan, itu sudah level kecewa stadium akhir.
Dari pihak hukum, Ketua LBH GP Ansor, H. Dendy Zuhairil Finsa, menyebut jumlah korban kemungkinan bisa lebih besar. Bisa mencapai ratusan pesantren. Kalau ini benar, kita tidak bisa lagi menyebut ini penipuan biasa. Ini sudah industri. Bahkan mungkin sudah punya target dan evaluasi, “Bulan ini baru belasan pesantren, ayo tingkatkan performa.”
Sementara itu, Gus Ulun Nuha dari RMI PBNU menyatakan keprihatinan dan akan mendorong langkah hukum serta koordinasi dengan instansi terkait. Semoga saja kali ini pelakunya tidak berubah jadi legenda urban yang cuma muncul di cerita-cerita korban.
Semua ini dibungkus dengan nama program yang mulia. Ironisnya, yang jadi gemuk bukan anak-anak yang butuh gizi, tapi rekening pelaku. Di negeri ini, niat baik sering kali jadi pintu masuk paling empuk bagi kejahatan paling licin.
Akhirnya kita cuma bisa menarik satu kesimpulan sederhana, kalau ada yang datang membawa proyek pemerintah, bicara penuh keyakinan, lalu minta uang di depan dengan janji “nanti diganti”, itu bukan peluang. Itu undangan resmi untuk masuk ke bab berikutnya dari kisah penipuan.
Lalu, kita? Seperti biasa. Geleng-geleng, tarik napas, lalu bertanya dalam hati, ini negara lagi membangun sistem… atau lagi membuka cabang baru industri tipu-tipu?
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar