Surabaya, Radar Jember - Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jawa Timur kini berada di titik nadir.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai tingkat hunian penjara yang sudah tidak manusiawi akibat lonjakan jumlah warga binaan yang tak terkendali.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kanwil Ditjen Pas Jawa Timur, Kamis (29/01/2026), Andreas menyebut bahwa over kapasitas di Lapas Jatim telah menyentuh angka 92 persen.
Artinya, hampir seluruh penjara di wilayah ini dipaksa menampung narapidana dua kali lipat dari kapasitas normalnya.
"Di Jawa Timur hampir 92 persen mengalami over kapasitas. Ini masalah serius karena keterbatasan ruang untuk menampung warga binaan sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan," katanya, dalam keterangan resmi, Kamis (29/01/2026).
Baca Juga: Bantah Korupsi Chromebook Rp2,18 Triliun, Nadiem Makarim Tantang Jaksa Pembuktian Terbalik
Andreas memperingatkan bahwa tumpukan manusia di dalam sel bukan sekadar masalah kenyamanan, namun juga menjadi bom waktu bagi stabilitas keamanan.
Ruang yang terlalu sesak menjadi celah utama terjadinya berbagai pelanggaran berat, mulai dari kerusuhan, narapidana kabur, hingga peredaran gelap narkoba dan minuman keras.
Lebih jauh, Politikus PDI-Perjuangan itu menyoroti bagaimana lemahnya pengawasan di tengah kondisi overcrowded tersebut sering dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan transaksi ilegal dengan pihak luar.
Menanggapi krisis ini, Komisi XIII mendesak pemerintah tidak hanya menambah ruang hunian, tetapi juga memperketat benteng pengamanan dengan teknologi mutakhir.
Menurut Andreas, sistem manual sudah tidak lagi memadai untuk menangani Lapas yang kelebihan beban.
"Sistem pengamanan harus diperkuat dengan infrastruktur modern seperti body scanner, alat X-ray, hingga teknologi jamming untuk memutus komunikasi ilegal di dalam Lapas," imbuhnya.
Baca Juga: DPR Janji Wacana Pilkada Lewat DPRD Tak Masuk Prolegnas 2026, Dasco: Kita Fokus Revisi UU Pemilu!
Seluruh temuan dari Jawa Timur ini akan menjadi amunisi utama bagi Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI untuk merombak kebijakan nasional.
Andreas berharap pemerintah pusat segera melakukan langkah radikal dalam tata kelola penjara agar fungsi pembinaan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan lahan.
"Masukan dari Jawa Timur ini sangat krusial. Kita butuh kebijakan yang benar-benar menjawab realita pahit di lapangan," tutupnya.
Editor : Imron Hidayatullahh