JAKARTA, Radar Jember - Sebuah peringatan keras menggema di Gedung Nusantara II.
Kawasan perbatasan Indonesia, yang seharusnya menjadi wajah gagah Republik, kini disebut tengah berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, melontarkan kritik pedas yang membongkar rapuhnya pengelolaan beranda negara oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Deddy menilai, BNPP saat ini hanyalah "macan kertas" yang lumpuh tanpa taring eksekusi.
Baca Juga: DPR Janji Wacana Pilkada Lewat DPRD Tak Masuk Prolegnas 2026, Dasco: Kita Fokus Revisi UU Pemilu!
Tanpa kewenangan anggaran yang kuat, lembaga ini dianggap gagal menjadi motor pembangunan dan hanya terjebak dalam rutinitas administratif yang dangkal.
"Kemauan politiknya sudah ada dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan. Tetapi kalau dengan skema yang sekarang, Badan Pengelola Perbatasan itu cuma EO. Tidak punya kewenangan apa pun, hanya koordinator. Seharusnya, minimal dia jadi integrator," kata Deddy dalam Rapat Kerja Panja Perbatasan Komisi II, Rabu (21/1/2026).
Ketegangan meningkat saat Politisi PDI-Perjuangan itu membeberkan realitas mencekik di pedalaman: harga semen yang meroket hingga Rp800.000 dan solar yang menyentuh Rp80.000.
Krisis ini bukan sekadar angka, tapi juga ancaman nyata bagi kesetiaan warga di perbatasan.
Lebih lanjut, absennya dokter, guru, serta maraknya perdagangan manusia (TPPO) yang merenggut nyawa warga negara, disebutnya menjadi noda hitam bagi kedaulatan Indonesia.
Deddy memberikan peringatan keras. Jika negara terus abai dan rakyat di garis depan mulai kehilangan kepercayaan, maka kedaulatan fisik wilayah Indonesia bisa terancam dari dalam.
"Saya enggak kebayang kalau orang-orang di perbatasan marah, Pak. Patok pun bisa geser. Sekarang perbatasan kita itu jadi pintu masuk, bahkan pintu keluar TPPO yang berujung banyak mati warga kita di luar. Ini apa enggak diurus sama negara? Ini urusan penting, soal wibawa negara," tegas dia.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Mendesentralisasi kekuatan melalui sekretariat bersama antar-kementerian menjadi harga mati agar pembangunan perbatasan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri sebelum amarah di beranda negara benar-benar meledak.
Editor : M. Ainul Budi