Ketahanan pangan di pandang dari sudut produksi atau kecukupan produksi merupakan isu strategis yang harus menjadi prioritas pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Dengan visi menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan, peningkatan produktivitas pertanian secara riil menjadi salah satu kunci utama yang perlu diwujudkan. Dalam konteks ini, pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dapat menjadi jalan yang harus ditempuh.
Di Pulau Jawa, peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui intensifikasi dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang ada. Intensifikasi ini mencakup berbagai aspek seperti penggunaan benih unggul, metode budidaya yang tepat, pemupukan yang sesuai dosis dan waktu, perbaikan unsur hara tanah dengan kandungan karbon organik yang memadai, sistem irigasi yang efisien, serta manajemen pasca-panen yang optimal.
Pertama, penggunaan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki potensi hasil tinggi adalah langkah awal untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah perlu mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) varietas-varietas baru yang tidak hanya tahan terhadap hama dan penyakit, tetapi juga memiliki kualitas nutrisi yang lebih baik.
Kedua, penerapan teknologi budidaya pertanian sesuai dengan anjuran perlu menjadi kebijakan prioritas. Petani harus mendapatkan akses terhadap informasi dan pendampingan tentang cara budidaya yang tepat, termasuk pemupukan yang sesuai waktu dan dosis, agar produktivitas dapat meningkat tanpa merusak ekosistem tanah. Peningkatan kandungan karbon organik dalam tanah melalui aplikasi pupuk organik juga penting untuk menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.
Ketiga, sistem irigasi di Pulau Jawa harus diperbaiki dan ditingkatkan. Irigasi yang tepat akan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir. Modernisasi irigasi dan pembangunan infrastruktur pendukung akan mempermudah petani dalam mengelola air secara efisien. Pasca-panen juga menjadi perhatian penting, di mana teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian perlu ditingkatkan agar kualitas dan kuantitas hasil panen tetap optimal.
Di luar Pulau Jawa, ekstensifikasi pertanian dengan perluasan lahan menjadi strategi penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Namun, perluasan lahan tidak cukup hanya dengan membuka lahan baru, melainkan memerlukan kajian mendalam terkait kelayakan media tanam atau agroekosistem di wilayah tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa tanah yang digunakan memang sesuai untuk tanaman pangan seperti padi. Pemanfaatan lahan gambut atau lahan marjinal harus dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang justru menghambat produktivitas di masa depan.
Selain upaya peningkatan produksi, aspek tataniaga pangan juga memerlukan perhatian serius. Kebijakan tataniaga yang efektif dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengurangi impor atau mengimpor pangan murah dengan mengenakan biaya masuk (pajak) yang hasilnya dapat digunakan untuk subsidi kepada petani dalam negeri yang memproduksi komoditas serupa.
Contohnya, pemerintah dapat memanfaatkan pajak impor tersebut untuk memberikan insentif kepada petani yang memproduksi komoditas pangan yang biasanya diimpor. Langkah ini akan menciptakan harga yang lebih kompetitif bagi komoditas dalam negeri, sehingga petani mendapatkan keuntungan yang sebanding. Kebijakan ini juga akan mendorong petani untuk meningkatkan produksi pangan lokal sehingga ketahanan pangan nasional semakin kuat.
Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa jaringan irigasi yang memadai, peningkatan produksi pertanian sulit dicapai. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi di lahan-lahan pertanian, terutama di luar Jawa, harus dilakukan dengan serius agar distribusi air merata dan tepat sasaran. Irigasi yang efektif akan mengurangi ketergantungan petani terhadap curah hujan, sehingga produktivitas tetap stabil meski di tengah perubahan iklim.
Namun, semua upaya ini akan sia-sia jika pemerintah tidak benar-benar berpihak kepada petani. Komitmen pemerintah untuk membangun ketahanan pangan harus dibarengi dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani. Bantuan subsidi, pendampingan teknis, dan akses pasar harus menjadi prioritas. Jika dana dan program yang ditujukan untuk petani tidak tepat sasaran atau bahkan disalahgunakan, maka cita-cita ketahanan pangan akan sulit tercapai.
Transparansi dan pengawasan ketat perlu diterapkan agar setiap dana yang dialokasikan untuk sektor pertanian benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat. Peningkatan produksi dan kesejahteraan petani harus berjalan seiring. Ketahanan dan kedaulatan pangan hanya akan terwujud jika petani, sebagai aktor utama, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Ketahanan pangan tidak hanya sekadar masalah teknis pertanian, tetapi juga menyangkut kebijakan yang adil dan berpihak kepada petani. Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan visi tersebut. Dengan komitmen kuat dan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang sejati dan berkelanjutan. Petani yang sejahtera adalah kunci menuju kedaulatan pangan. Semoga pemerintahan baru mampu mewujudkannya dengan baik.
Jember, 20 Oktober 2024
Penulis: Prof. Dr. Ir. Soetriono, M.P.
Guru Besar Fakultas Pertanian, Universitas Jember
Editor : Radar Digital