Radar Jember — Suspend terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember memunculkan desakan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh.
Persoalan yang muncul di lapangan dinilai tidak cukup diselesaikan dengan penghentian operasional sementara.
Akan tetapi perlu diikuti pembenahan pada desain program agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Baca Juga: Alun-alun Bondowoso Mendadak Jadi Ring Tinju? 164 Petinju Asal Jawa-Bali Adu Pukulan dan Gengsi
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai peristiwa itu harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Menurutnya, evaluasi bukan berarti menolak program unggulan pemerintah tersebut, melainkan memastikan anggaran negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program yang menyedot anggaran sangat besar di tengah kemampuan fiskal negara yang terbatas.
Jika pengelolaannya tidak cermat, maka sektor lain berpotensi kehilangan ruang anggaran yang juga dibutuhkan masyarakat.
"Saya sejak awal konsisten bahwa MBG perlu dievaluasi. Programnya baik, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar tepat sasaran," katanya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah cakupan penerima manfaat yang dinilai terlalu luas.
