Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mewakili penerimaan penghargaan tersebut di Hotel Shangri-La Surabaya, kemarin (28/12). Penghargaan itu langsung diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Perluasan lahan area pengembangan tersebut diharapkan dapat dipetakan dan ditata lebih baik lagi.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyatakan, reforma agraria melalui tanah objek reforma agraria (Tora) perhutanan sosial memberikan kepastian hukum pada tempat tinggal dan permukiman warga yang tinggal di kawasan hutan.
Dengan begitu, keberadaannya bersama sejumlah fasilitas umum, fasilitas sosial di kawasan hutan dapat diselesaikan dan dapat dikeluarkan dari hutan. “Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021. Akan diselesaikan melalui Tora,” katanya.
Rencananya, pada 2022 mendatang, Pemerintah Pusat bakal melakukan penataan hutan Jawa yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada warga yang tinggal di kawasan hutan menjadi bagian di dalamnya. Mereka dapat menjadi pengelola perhutanan sosial.
Lebih lanjut, Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa saat ini fokus pemkab dan pemkot harus mampu melakukan konsolidasi internal sekaligus memperkuat pengaturan penataan kawasan hutan. Sebab, seluruh pengelolaan kawasan hutan harus terintegrasi dengan sektor-sektor yang saling menguntungkan.
“Saya berharap, kami semua gayung bersama dan mulai melakukan pemetaan dengan adanya perluasan area pengembangan perhutanan sosial di wilayah Jawa Timur yang terintegrasi dengan sektor tertentu,” pungkasnya
Reporter:Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Fotografer: Kominfo For Radar Semeru Editor : Alvioniza