alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Wabup Lumajang Pastikan Dugaan Penyelewangan Bansos

Wabup Menyerahkan pada Saber Pungli untuk Ditindak

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Bola panas dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon terus bergulir. Selang sehari disidak langsung oleh bupati, kemarin giliran Wakil Bupati Lumajang yang mendatangi pos pengaduan di balai desa. Pihaknya mendengarkan langsung aduan dan membeberkan sejumlah indikasi penyelewengan.

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan, keluarga penerima manfaat (KPM) bisa bebas memilih belanja sembako dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya, E-Warong tidak seharusnya memaketkan bantuan tersebut. Namun, fakta di Desa Sawaran Kulon, BPNT tersebut sudah dalam satu paket. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikasi penyelewengan bansos.

“Di sini, E-Warong sudah memaketkan barang senilai Rp 200 ribu. Sebenarnya dalam aturan tidak boleh. Penerima berhak memilih barang sembako, baik sayur maupun buah yang sudah ditentukan daftarnya oleh kementerian. Mereka bebas memilih sesuai yang dibutuhkan. Namun, E-Warong di sini sudah dipaket dan tidak boleh memilih yang lain. Ini indikasi penyelewengan. Paket tersebut belum tentu senilai Rp 200 ribu. Padahal penyaluran bansos tersebut harus transparan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain BPNT, Bunda Indah, sapaan akrabnya, juga membeberkan indikasi penyelewengan bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Memang ada sejumlah KPM yang mengundurkan diri dari program tersebut. Namun, selama satu setengah tahun, bantuan tersebut masih mengalir tanpa sepengetahuan KPM. Sementara, rekening koran menunjukkan adanya transaksi dari rekening KPM.

Berdasarkan hal tersebut, indikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan juga terjadi. Sebab, ada transaksi yang dilakukan oleh E-Warong. “Ini penyalahgunaan keuangan. Itu termasuk pidana. Kami sepenuhnya menyerahkan kepada aparat penegak hukum atau Saber Pungli,” tambahnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Bola panas dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon terus bergulir. Selang sehari disidak langsung oleh bupati, kemarin giliran Wakil Bupati Lumajang yang mendatangi pos pengaduan di balai desa. Pihaknya mendengarkan langsung aduan dan membeberkan sejumlah indikasi penyelewengan.

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan, keluarga penerima manfaat (KPM) bisa bebas memilih belanja sembako dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya, E-Warong tidak seharusnya memaketkan bantuan tersebut. Namun, fakta di Desa Sawaran Kulon, BPNT tersebut sudah dalam satu paket. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikasi penyelewengan bansos.

“Di sini, E-Warong sudah memaketkan barang senilai Rp 200 ribu. Sebenarnya dalam aturan tidak boleh. Penerima berhak memilih barang sembako, baik sayur maupun buah yang sudah ditentukan daftarnya oleh kementerian. Mereka bebas memilih sesuai yang dibutuhkan. Namun, E-Warong di sini sudah dipaket dan tidak boleh memilih yang lain. Ini indikasi penyelewengan. Paket tersebut belum tentu senilai Rp 200 ribu. Padahal penyaluran bansos tersebut harus transparan,” katanya.

Selain BPNT, Bunda Indah, sapaan akrabnya, juga membeberkan indikasi penyelewengan bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Memang ada sejumlah KPM yang mengundurkan diri dari program tersebut. Namun, selama satu setengah tahun, bantuan tersebut masih mengalir tanpa sepengetahuan KPM. Sementara, rekening koran menunjukkan adanya transaksi dari rekening KPM.

Berdasarkan hal tersebut, indikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan juga terjadi. Sebab, ada transaksi yang dilakukan oleh E-Warong. “Ini penyalahgunaan keuangan. Itu termasuk pidana. Kami sepenuhnya menyerahkan kepada aparat penegak hukum atau Saber Pungli,” tambahnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Bola panas dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon terus bergulir. Selang sehari disidak langsung oleh bupati, kemarin giliran Wakil Bupati Lumajang yang mendatangi pos pengaduan di balai desa. Pihaknya mendengarkan langsung aduan dan membeberkan sejumlah indikasi penyelewengan.

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan, keluarga penerima manfaat (KPM) bisa bebas memilih belanja sembako dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya, E-Warong tidak seharusnya memaketkan bantuan tersebut. Namun, fakta di Desa Sawaran Kulon, BPNT tersebut sudah dalam satu paket. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikasi penyelewengan bansos.

“Di sini, E-Warong sudah memaketkan barang senilai Rp 200 ribu. Sebenarnya dalam aturan tidak boleh. Penerima berhak memilih barang sembako, baik sayur maupun buah yang sudah ditentukan daftarnya oleh kementerian. Mereka bebas memilih sesuai yang dibutuhkan. Namun, E-Warong di sini sudah dipaket dan tidak boleh memilih yang lain. Ini indikasi penyelewengan. Paket tersebut belum tentu senilai Rp 200 ribu. Padahal penyaluran bansos tersebut harus transparan,” katanya.

Selain BPNT, Bunda Indah, sapaan akrabnya, juga membeberkan indikasi penyelewengan bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Memang ada sejumlah KPM yang mengundurkan diri dari program tersebut. Namun, selama satu setengah tahun, bantuan tersebut masih mengalir tanpa sepengetahuan KPM. Sementara, rekening koran menunjukkan adanya transaksi dari rekening KPM.

Berdasarkan hal tersebut, indikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan juga terjadi. Sebab, ada transaksi yang dilakukan oleh E-Warong. “Ini penyalahgunaan keuangan. Itu termasuk pidana. Kami sepenuhnya menyerahkan kepada aparat penegak hukum atau Saber Pungli,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/