Radar Jember - Proyek dam pelimpah Sungai Tanggul di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, mendadak menjadi perhatian publik.
Bangunan pengendali air milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ambrol sebelum proses serah terima.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran soal kualitas pekerjaan proyek bernilai miliaran rupiah.
Atas insiden itu, Komisi D DPRD Jawa Timur pun memastikan akan turun langsung meninjau lokasi.
Proyek dam pelimpah aliran air atau Spillway Sungai Tanggul ini menelan anggaran sekitar Rp 15,6 miliar dari APBD Jawa Timur.
Pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT Rajendra Pratama Jaya dengan pendampingan konsultan supervisi PT Kencana Adya Daniswara.
Ironisnya, kerusakan terjadi saat proyek belum diserahkan kepada Dinas PU SDA Jatim.
Dengan kondisi tersebut, tanggung jawab pekerjaan masih berada di pihak rekanan.
Kerusakan dilaporkan tidak hanya terjadi pada bangunan utama pelimpah air.
Kisdam atau bangunan penahan sementara juga ikut ambrol akibat derasnya aliran sungai.
Gerusan air bahkan mengikis bagian tangkis di sisi barat struktur bangunan.
“Yang ambrol itu kisdam karena tergerus oleh kekuatan air, terus tangkis sebelah barat juga terkikis,” kata Syakur, salah seorang warga.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, M Satib, mengaku baru menerima informasi terkait kejadian tersebut.
Ia menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik proyek serta penyebab ambrolnya bangunan.
“Saya juga baru tahu kalau ada seperti itu. Dalam waktu dekat, saya akan turun lapangan untuk meninjau pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Satib menegaskan, selama proyek belum diserahterimakan atau masih dalam masa pemeliharaan, maka rekanan tetap bertanggung jawab penuh.
Namun, ia menilai kerusakan ini perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait kualitas material.
Komisi D DPRD Jatim meminta agar dilakukan uji laboratorium terhadap bahan bangunan.
“Apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan spek, ini harus dilakukan uji lab. Saya tidak ingin kejadian ini terulang di daerah-daerah lain,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa faktor alam tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan.
Menurutnya, kualitas dan kesesuaian spesifikasi teknis sangat menentukan kekuatan bangunan.
Komisi D, kata Satib, tidak ingin proyek bernilai besar itu justru mengorbankan mutu demi keuntungan.
“Kalau memang ambrol karena kualitas, rekanan harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas,” tandasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh