Radar Jember - Fenomena proyek pemerintah yang kerap dikebut menjelang pergantian tahun dinilai sebagai penyakit lama dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pola ini hampir selalu berulang, seolah menjadi ritme tahunan yang sulit dihindari, meski risikonya terhadap kualitas pekerjaan dan manfaat publik sudah berulang kali diingatkan.
Pakar Kebijakan Publik Unmuh Jember, Dr Iffan Gallant El Muhammady, menyebut kondisi tersebut sebagai gejala klasik yang dikenal dengan istilah end year rush.
Menurutnya, proyek mepet akhir tahun bukan karena pekerjaan baru dimulai, melainkan akibat rantai perencanaan yang tersendat sejak awal.
Mulai dari perencanaan yang kurang matang, penetapan DPA yang terlambat, dokumen teknis dan perizinan belum siap, sampai pengadaan yang tidak segera dimulai. Semua itu menumpuk di belakang.
Dampaknya, lanjut dia, bukan hanya pada potensi penurunan kualitas pekerjaan karena dikejar waktu, tetapi juga keterlambatan manfaat yang seharusnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
Padahal, secara prinsip, APBD bersifat tahunan sehingga ritme kerja idealnya merata sejak awal tahun anggaran.
Iffan juga menyoroti pola kerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang kerap terkesan lamban.
Ia menilai, persoalan tersebut harus ditertibkan langsung oleh bupati dan wakil bupati melalui manajemen kinerja yang tegas namun tetap terukur.
Menurutnya, kepala daerah perlu menetapkan target serapan dan target fisik per triwulan, disertai evaluasi rutin.
Penilaian kinerja OPD, kata dia, tidak cukup hanya berbasis penyerapan anggaran, tetapi juga progres output dan mutu pekerjaan.
“Minimalisasi konflik internal yang berdampak pada pola kebijakan pemerintahan,” tuturnya.
Selain itu, penguatan project management di OPD menjadi kunci.
Kesiapan desain, RAB, HPS, perizinan, hingga jadwal kerja harus tuntas sebelum tahun anggaran berjalan.
Ia juga mendorong penerapan early procurement agar proyek besar sudah berjalan sejak kuartal pertama.
Insentif dan konsekuensi harus jelas.
OPD yang tepat waktu dan berkualitas perlu diapresiasi, sementara yang berulang kali terlambat harus dibina serius, bahkan sampai penataan personel.
“Semua itu hanya bisa berjalan jika tata kelola kolaboratif benar-benar dibangun dan konflik pasca pemilu disudahi,” tegasnya.
Menatap 2026, Iffan mendorong pemerintah daerah fokus memperkuat mesin eksekusi pembangunan, bukan sekadar menambah daftar proyek.
Program prioritasnya antara lain penataan siklus APBD dan pengadaan, monitoring kinerja berbasis output-outcome, peningkatan kapasitas OPD, serta penetapan proyek quick wins layanan dasar yang dampaknya langsung dirasakan dan diselesaikan lebih awal. (dhi/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh