KEPATIHAN, Radar Jember - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember tak bisa lagi bekerja sendirian menambal kebocoran sampah. Jika urusan sampah tidak selesai di sumber, ujungnya bermuara ke perairan hingga ke laut.
Darurat sampah bukan sekedar masalah keindahan kota, tapi masa depan ekosistem laut, yang mana hal ini juga menjadi tolok ukur baru penilaian Adipura 2025.
Kepala DLH Jember, Suprihandoko menjelaskan upaya menahan sampah agar tidak bocor ke laut harus dimulai dari dapur dan halaman rumah.
“Kami mendorong agar urusan sampah selesai di masing-masing rumah tangga. Kalau ndak dipilah di rumah, sekeras apa pun di hilir, tetap kewalahan. Ujung-ujungnya ya ke sungai, lalu ke laut,” ujarnya.
Menurut dia, Jember punya lanskap lengkap, dari kaki Argopuro, aliran sungai panjang, hingga wilayah pesisir selatan.
Rantai ini membuat potensi kebocoran sampah ke perairan lebih besar jika tidak ditahan sejak sumber. Karena itu, edukasi pemilahan residu dan organik, pengurangan plastik sekali pakai, hingga kompos mandiri jadi program yang terus digeber.
“Kami terus berupaya mensosialisasikan agar sampah plastik tidak dibuang sembarangan. Khususnya di hari-hari besar misalnya peringatan hari bersih-bersih sedunia, peringatan hari lingkungan hidup dan sebagainya,” katanya.
DLH juga menggandeng relawan dan aktivis lingkungan yang punya ritme kerja konsisten di lapangan.
Komunitas peduli lingkungan dilibatkan dalam kampanye larangan membakar plastik, bank sampah, hingga patroli kebersihan di kawasan sungai dan pesisir.
Mereka juga rutin membuat agenda bersih-bersih berkala. “Ada pegiat dan relawan yang aktif di bidang lingkungan yang juga kami gandeng,” paparnya.
Kolaborasi ini juga jadi amunisi penting saat penilaian Adipura 2025 yang menempatkan kondisi sungai dan laut sebagai parameter.
Bagi Jember, Supri menyebut, target penilaian Adipura harus realistis tapi progresnya tampak.
“Upaya menahan sampah biar ndak bocor ke laut itu yang sekarang jadi indikator krusial,” katanya.(yul/bud)
Editor : M. Ainul Budi