BACA JUGA : Ketika Mafia Tanah Aman Bermain-main, Lahan Pesisir Jadi Milik Pribadi
Pria itu merupakan salah satu orang yang aktif menentang perusakan lingkungan di Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Gatot Priyanto, 62, namanya. Sejenak dia melepas dahaga dengan meminum segelas air putih dan juga mengistirahatkan tubuhnya. Gatot bercerita tentang kondisi dulu bagaimana dia dan masyarakat Desa Paseban menjaga lingkungannya, terutama pesisir, agar steril dari tambak dan tambang.
Perjuangan itu diawali dengan adanya rencana untuk pendirian pertambangan pasir besi pada tahun 2008. Namun tentunya, pada awal-awal perjuangan menjaga lingkungan Desa Paseban tidaklah mudah. Sebab, belum keseluruhan masyarakat tergerak untuk menolak pendirian tambang. Apalagi ada iming-iming nominal yang diberikan. "Tentunya awal-awal itu di antara masyarakat ada yang pro dan kontra. Juga ada yang tahu dan tidak tahu dampaknya," tuturnya.
Namun, sumber daya manusia (SDM) di Desa Paseban ada yang melek terhadap persoalan lingkungan dan dampak dari tambang. Dengan itu dirinya mengoordinasi masyarakat lainnya untuk diberi pemahaman pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu juga berdasarkan wujud nyata dari daerah-daerah tetangga yang akhirnya rusak karena pengaruh dari pertambangan. Seperti halnya di Lumajang. Masyarakat Desa Paseban pun memiliki kesadaran bahwa penambangan tidak menguntungkan masyarakat. Justru akan sebaliknya.
Sembari mengingat kembali, Gatot menyadari betul keberhasilan perjuangan menjaga lingkungannya dari perusakan karena kesatuan antarmasyarakat Desa Paseban, pemerintah desa, hingga Nahdlatul Ulama (NU) Ranting Desa Paseban. "Dulu anggotanya, baik itu pemerintah desa maupun seluruh masyarakat, harus menjadi anggota Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel). Masih rencana pun sudah kami tolak. Kalau kita ini tidak kuat penolakan berbagai macam dengan masyarakat dan berbagai pihak, maka tidak akan bisa," ujar Gatot yang juga Ketua Ampel.
Apalagi dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Paseban, diakui oleh Gatot, sejak 2008 hingga saat ini menjadi incaran untuk dijadikan pertambakan maupun pertambangan oleh para investor. Cara-cara tidak pandang bulu pun sudah sering kali dilakukan oleh masyarakat. Setiap kali ada pendirian batok, pemondokan, maupun lainnya di tanah kepemilikan negara, maka masyarakat akan langsung bertindak. Baik dengan cara dibakar maupun dirusak. Hal itu merupakan wujud ketegasan dan tanpa dapat ditawar, Desa Paseban menolak tambang. Karena itu, tak jarang Gatot maupun masyarakat lainnya diciduk penegak hukum karena penolakan dan ketegasannya itu.
Gatot juga menegaskan terkait posisi dan kehadiran dari pemerintah desa. Menurutnya, pemerintah desa merupakan aspek vital yang harus turut berperan membantu penolakan terhadap segala hal yang akan merusak lingkungannya. "Pemerintah desa juga harus ada di garda terdepan dalam penolakan terhadap wilayahnya yang akan diacak-acak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya di posisi tengah dan cari aman. Untungnya, pada saat dulu di Desa Paseban, Kadesnya Pak Lasidi paham hal itu dan aktif bersama kami menolak tambang," jelasnya.
Baginya penolakan terhadap tambang dan tambak sudah tidak dapat ditawar lagi. Sebab, dengan kehadiran dua hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap pertanian masyarakat setempat. Apalagi pesisir bagi masyarakat Paseban merupakan tameng dan penyelamat umat.
Gatot melanjutkan, akhir-akhir ini upaya menjadikan pesisir pantai Desa Paseban sebagai lahan pertambakan masih belum berhenti. Bahkan ditemuinya cara dan upaya itu dengan bermacam-macam. Mulai dengan embel-embel untuk tanaman penghijauan, hingga pendirian pondok-pondok tanpa sepengetahuan pemerintah desa.
Meski begitu, dia menyampaikan, perjuangan masyarakat Paseban tidak akan pernah berhenti. Sepanjang masih ada upaya-upaya untuk menguasai hingga merusak lingkungan Paseban. Sepanjang itu masyarakat akan terus melawan dan semangat perjuangan tidak akan pernah padam. (c2/nur) Editor : Safitri