23.3 C
Jember
Monday, 30 January 2023

Ketika Mafia Tanah Aman Bermain-main, Lahan Pesisir Jadi Milik Pribadi

Pantai selatan menyuguhkan potensi yang seksi untuk terus dieksploitasi. Termasuk kawasan di sepanjang garis pantai Kabupaten Jember. Tak heran, banyak orang yang memperebutkan tanah pesisir. Bahkan sebagian besar sudah diterbitkan sertifikat hak milik (SHM). Lantas siapa yang bermain?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Apakah tanah pesisir bisa menjadi milik pribadi dengan sertifikat hak milik (SHM)? Pertanyaan ini kiranya mudah dijawab oleh banyak orang. Namun, ini bisa berubah menjadi sulit, karena ada mafia tanah yang bermain-main sampai terbit SHM di kawasan pantai selatan Kota Suwar-Suwir.

BACA JUGA : Pelajar SMP Surabaya Nekat Loncat dari Gedung Sekolah

Jika yang demikian terjadi, terbit SHM di tanah pesisir pantai selatan, maka penegakan hukum dan penertiban menjadi satu-satunya jawaban paling ampuh. Sayangnya, permainan oknum telah berjalan cukup lama dan sampai sekarang terkesan dibiarkan. Ada pihak yang terus berupaya menguasai tanah pesisir menjadi SHM. Serta ada pihak yang memuluskan praktik haram menjadikan lahan pesisir sebagai tanah milik pribadi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bahkan, kawasan pantai selatan sudah seperti dikapling-kapling. Ada yang sudah menjadi milik pribadi, ada yang dipakai usaha tambak, dan masih banyak lagi. Ironisnya, sebagian lahan di kawasan pesisir sudah ber-SHM.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, secara tegas dinyatakan bahwa yang disebut sempadan pantai yakni sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan. Namun, fakta di lapangan, pada jarak 100 meter dari bibir pantai, telah berdiri bangunan, tambak, bahkan ada yang ber-SHM. Ini menandakan penerbitan SHM perlu ditinjau ulang, karena sarat terjadinya dugaan kolusi antara mafia, oknum, investor, maupun perorangan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Apakah tanah pesisir bisa menjadi milik pribadi dengan sertifikat hak milik (SHM)? Pertanyaan ini kiranya mudah dijawab oleh banyak orang. Namun, ini bisa berubah menjadi sulit, karena ada mafia tanah yang bermain-main sampai terbit SHM di kawasan pantai selatan Kota Suwar-Suwir.

BACA JUGA : Pelajar SMP Surabaya Nekat Loncat dari Gedung Sekolah

Jika yang demikian terjadi, terbit SHM di tanah pesisir pantai selatan, maka penegakan hukum dan penertiban menjadi satu-satunya jawaban paling ampuh. Sayangnya, permainan oknum telah berjalan cukup lama dan sampai sekarang terkesan dibiarkan. Ada pihak yang terus berupaya menguasai tanah pesisir menjadi SHM. Serta ada pihak yang memuluskan praktik haram menjadikan lahan pesisir sebagai tanah milik pribadi.

Bahkan, kawasan pantai selatan sudah seperti dikapling-kapling. Ada yang sudah menjadi milik pribadi, ada yang dipakai usaha tambak, dan masih banyak lagi. Ironisnya, sebagian lahan di kawasan pesisir sudah ber-SHM.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, secara tegas dinyatakan bahwa yang disebut sempadan pantai yakni sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan. Namun, fakta di lapangan, pada jarak 100 meter dari bibir pantai, telah berdiri bangunan, tambak, bahkan ada yang ber-SHM. Ini menandakan penerbitan SHM perlu ditinjau ulang, karena sarat terjadinya dugaan kolusi antara mafia, oknum, investor, maupun perorangan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Apakah tanah pesisir bisa menjadi milik pribadi dengan sertifikat hak milik (SHM)? Pertanyaan ini kiranya mudah dijawab oleh banyak orang. Namun, ini bisa berubah menjadi sulit, karena ada mafia tanah yang bermain-main sampai terbit SHM di kawasan pantai selatan Kota Suwar-Suwir.

BACA JUGA : Pelajar SMP Surabaya Nekat Loncat dari Gedung Sekolah

Jika yang demikian terjadi, terbit SHM di tanah pesisir pantai selatan, maka penegakan hukum dan penertiban menjadi satu-satunya jawaban paling ampuh. Sayangnya, permainan oknum telah berjalan cukup lama dan sampai sekarang terkesan dibiarkan. Ada pihak yang terus berupaya menguasai tanah pesisir menjadi SHM. Serta ada pihak yang memuluskan praktik haram menjadikan lahan pesisir sebagai tanah milik pribadi.

Bahkan, kawasan pantai selatan sudah seperti dikapling-kapling. Ada yang sudah menjadi milik pribadi, ada yang dipakai usaha tambak, dan masih banyak lagi. Ironisnya, sebagian lahan di kawasan pesisir sudah ber-SHM.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, secara tegas dinyatakan bahwa yang disebut sempadan pantai yakni sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan. Namun, fakta di lapangan, pada jarak 100 meter dari bibir pantai, telah berdiri bangunan, tambak, bahkan ada yang ber-SHM. Ini menandakan penerbitan SHM perlu ditinjau ulang, karena sarat terjadinya dugaan kolusi antara mafia, oknum, investor, maupun perorangan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca