https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/07/11/2022/jangan-sampai-atlet-frustrasi-karena-reward-belum-cair/
Anggota Komisi D DPRD Jember Gembong Konsul Alam mengaku cukup terkejut ketika mengetahui Kejari Jember mengendus aroma penggunaan anggaran yang janggal itu. Menurut Gembong, perencanaan anggaran untuk pembinaan olahraga maupun untuk gelaran Porprov lalu sering kali dibahas di Komisi D. "Apa yang dilakukan kejaksaan menindaklanjuti puldata/pulbaket dalam perkara ini tentu mengejutkan kami. Saat rapat dulu, sudah kami ingatkan agar penggunaan anggaran memedomani peraturan yang ada," kata Gembong saat ditemui, kemarin.
Sebagaimana diketahui, selama Porprov 2022 lalu, ada beberapa sumber dana mengalir ke Dispora Jember, KONI Jember, berikut ke cabor-cabor di bawah naungannya. Di antaranya, bersumber dari hibah APBD Jember 2022 senilai Rp 3 miliar, dengan porsi 37 persen untuk KONI, dan sisanya diberikan kepada 36 cabor.
Kedua, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, sumbangan dari puluhan pejabat eselon II yang menjadi penyokong dana cabor-cabor, meskipun tiada diketahui nominalnya. Lalu, dana corporate social responsibility (CSR) dari enam bank senilai sekitar Rp 300 juta, untuk pembelian kostum para penari yang tampil saat grand opening Porprov. Dan, dana hibah KONI Jatim sekitar Rp 700 juta untuk mendanai EO atau penyelenggara grand opening.
Gembong merasa apa yang tengah dilakukan Kejari Jember saat ini untuk mencari kejelasan penggunaan dana-dana umat tersebut. Ia juga mendukung agar hajat besar yang baru saja dihelat Pemkab Jember kala Porprov kemarin tidak lagi memunculkan masalah baru. "Porprov sudah berlalu, tentu kami menghendaki agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari," urai pria yang mengetuai Fraksi Nasdem itu.
Sementara itu, mantan pesepak bola Jember era 1980-an yang juga anggota Komisi D DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, turut angkat bicara mengenai pengusutan dugaan perkara rasuah anggaran tersebut. Ia mengisahkan, sebelum Porprov dihelat, Komisi D sempat mendatangi beberapa atlet di cabor-cabor untuk mengecek langsung rencana kebutuhan mereka. Seperti untuk training center (TC), pemenuhan gizi, dan lainnya. "Saat itu kami melihat beberapa rencana kebutuhan, ada sekian-sekian. Dan kami sarankan agar ada revisi dan efisiensi," kata Ardi, menceritakan.
Bahkan, lanjut dia, ketika Porprov sudah semakin dekat dihelat, Komisi D juga sering kali berkomunikasi dan bertemu dengan Dispora maupun KONI, membahas perihal persiapan maupun anggarannya. Keduanya juga diwanti-wanti agar penggunaan anggaran tersebut harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kini, ketika Kejari Jember diketahui tengah lidik penggunaan dana tersebut, Ardi menilai upaya itu sah-sah saja dilakukan. Kalaupun nantinya benar-benar ditemukan indikasi pelanggaran ataupun penyalahgunaan wewenang, Ardi menilai, maka memang harus ada pertanggungjawaban dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Komisi D menurutnya mendukung dan menghargai proses yang tengah dilakukan oleh Korps Adyaksa itu. Agar penggunaan uang rakyat tersebut bisa terkuak dengan jelas dan gamblang sesuai ketentuan. "Dihadapi saja. Kalau KONI maupun Dispora tidak salah, mengapa harus takut? Selama sesuai regulasi, saya pikir tidak perlu takut," kata legislator Partai Gerindra itu.
Jurnalis: Maulana
Editor: Muchammad Ainul Budi Editor : Maulana Ijal