BACA JUGA : Ikan Mabuk Diduga Kuat Sungai Umbul Tercemar
Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menyebut, usulan pembelian pesawat itu cukup menarik. Tetapi, tetap ada syaratnya. Yakni, tetap membutuhkan kajian, seperti soal perawatan, parkir, navigasi, dan sebagainya. "Urgensi pembelian pesawat itu perlu dipertimbangkan, karena memelihara pesawat itu beda sama memelihara Fortuner," bebernya.
Selentingan itu muncul lantaran anggota DPRD geram melihat gelagat pesawat carter yang dibawahi PT Amaya Alam Semesta (AAS), hanya terbang selama 41 hari (Januari hingga 10 Februari 2023), dari kontrak awal yang dikampanyekan Bupati Jember Hendy Siswanto yakni, dari Januari hingga Maret 2023.
"Secara keuangan, kami sulit meneruskan operasional hingga tiga bulan. Namun, untuk kerja sama dengan pihak Bank Jatim, itu masih jalan. Logo Bank Jatim masih nempel di badan pesawat yang hari ini posisinya di Kalimantan," kata Eko Rohmat Ferdiansyah, Direktur PT AAS, dalam forum hearing gabungan komisi di Ruang Banmus DPRD Jember, Senin (13/3) lalu.
Eko menyebut, jika pemerintah menginginkan tidak ada penerbangan carter, maka bisa membeli pesawat sendiri. Menurut dia, satu-satunya pesawat yang bisa take off atau landing di Bandara Notohadinegoro hanya Grand Caravan, yang paling fleksibel dan memiliki safety paling baik ketimbang Boeing atau Airbus. "Grand Caravan untuk tahun pembuatan 2010-2011, bekas, sekitar Rp 35 miliar itu bisa dapat," katanya.
Sementara itu, di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya menilai, jika pemkab merintis sendiri, maka juga harus memiliki sarana sendiri. Artinya, pemerintah harus mandiri tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat. "Kalau kita punya sendiri, jelas harga tiket akan lebih murah. Tapi, mau beli pesawat atau tidak, itu kewenangannya Pak Bupati dan DPRD. Saya selaku petugas harus siap melaksanakan tugas," katanya.
Ketua Komisi B Siswono menghalau inisiatif membeli pesawat tersebut, meski ia sempat menanyakan berapa harga pesawat Cessna Grand Caravan. Siswono menilai pemerintah daerah mestinya membenahi dulu status lahan dan kerja sama dengan pihak PTPN XII, sebelum bicara lebih jauh mengenai pengembangan pesawat dan bandara. "Urusan lahan itu mau tidak mau harus klir dulu," pintanya. (mau/c2/bud)
Editor : Safitri