radar jember - WACANA penerapan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD Bondowoso.
Skema kerja fleksibel dinilai perlu diatur ketat agar tidak disalahartikan sebagai celah memperpanjang libur.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa penerapan WFH harus mempertimbangkan efektivitas kerja, bukan sekadar mengikuti tren kebijakan pusat.
Ia mengingatkan, pengaturan hari kerja menjadi krusial agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik.
"Jangan sampai kinerja dan pelayanan publik malah terkendala, ini harus dikaji betul," katanya.
Baca Juga: Viral Ribuan Motor Listrik Berlogo Badan Gizi Nasional di Mendsos, Begini Jawaban Kepala BGN!
Menurutnya, penempatan jadwal WFH tidak boleh sembarangan, terutama di akhir pekan. Ia mencontohkan, jika WFH ditempatkan pada hari Jumat, berpotensi memicu libur panjang yang justru menurunkan produktivitas ASN.
Karena itu, skema yang lebih ideal adalah menempatkan WFH di tengah pekan.
“Kalau memang harus WFH, jangan hari Jumat. Bisa Senin, Selasa masuk, lalu Rabu WFH, kemudian Kamis dan Jumat kembali masuk. Ini supaya ritme kerja tetap terjaga dan tidak jadi libur panjang,” ujarnya.
Baca Juga: ASN Kabupaten Bondowoso Wajib Adaptif Hadapi Tantangan Global
Namun, Dhafir menilai persoalan WFH tidak berhenti pada teknis jadwal semata. Ia juga menyinggung aspek keadilan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam situasi efisiensi anggaran, menurutnya perlu ada kejelasan apakah ASN yang bekerja dari rumah tetap menerima TPP secara penuh.
“Ini juga harus jadi bahan evaluasi. Kalau semangatnya efisiensi, apakah TPP tetap diterima penuh? Nah ini yang harus dikaji bersama.
Jangan sampai kebijakan efisiensi hanya sebatas wacana, tapi tidak menyentuh hal-hal substansial,” tegasnya.
Lebih jauh, Dhafir menekankan pentingnya kesadaran kolektif seluruh ASN dalam menyikapi kondisi global yang penuh tekanan, termasuk isu geopolitik dan keterbatasan energi. Kebijakan efisiensi, kata dia, tidak akan berjalan efektif tanpa komitmen bersama dalam implementasinya.
Ia memastikan DPRD mendukung arah kebijakan pemerintah pusat, termasuk yang disampaikan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri. Namun dukungan itu harus diiringi langkah konkret di daerah, bukan sekadar formalitas. “Kita mendukung, tapi harus ada tindakan nyata. Semua pihak harus bergerak bersama menjalankan efisiensi ini,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi