DABASAH, Radar Ijen - Ribuan usulan dari masyarakat membanjiri Musrenbang RKPD 2027 Bondowoso, kemarin (30/3).
Dari ratusan usulan kecamatan hingga hampir seribu pokok pikiran DPRD, pemerintah kini dihadapkan pada satu tantangan besar: memilah prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Dari data yang dipaparkan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), tercatat sebanyak 689 usulan berasal dari Musrenbang kecamatan.
Dari jumlah tersebut, 249 usulan telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut.
Baca Juga: WADUH! Pemkab Bondowoso Tak Ada Anggaran Perbaikan Sekolah Rusak dari APBD
Tak hanya itu, usulan dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang telah diinput melalui SIPD-RI, bahkan mencapai 979 usulan.
Angka ini memperlihatkan besarnya ekspektasi masyarakat terhadap arah pembangunan daerah ke depan.
Kepala Bapperida, Anisatul Hamidah, menyebutkan bahwa ragam usulan yang masuk mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, hingga peningkatan pelayanan kesehatan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa sektor infrastruktur masih menjadi kebutuhan paling dominan.
Baca Juga: Pemkab Bondowoso Terus Dorong Penguatan Koordinasi Pengelolaan Ijen Geopark
Perbaikan jalan, serta penguatan sarana dan prasarana pertanian maupun pendidikan menjadi usulan yang paling banyak disampaikan. "Semuanya nanti akan kita rangkum. Besok ada pleno kedua untuk menyisir seluruh usulan agar selaras dengan program prioritas daerah," ujarnya.
Proses ini menjadi krusial. Sebab, tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi.
Pemerintah daerah harus menyaring dan menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan serta kemampuan fiskal yang tersedia.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa setiap usulan akan ditimbang secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari prioritas daerah hingga sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan pusat.
"Dari usulan tersebut akan disesuaikan dengan visi, misi, dan prioritas yang ada," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Partisipasi aktif dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.
"Kita harus punya satu cara pandang yang sama, dalam melihat arah dan pelaksanaan pembangunan di Bondowoso," pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi