RADAR JEMBER - Pemerintah Bondowoso menegaskan bahwa praktik pungutan liar (pungli) maupun transaksi dalam proses seleksi perangkat desa tidak dapat dibenarkan.
Rekrutmen aparatur desa harus berjalan secara transparan dan berintegritas demi menjamin kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Sekda Bondowoso, Fathur Rozi, menilai bahwa apabila seleksi perangkat desa diwarnai transaksi atau praktik tidak sehat lainnya, maka hasilnya dipastikan tidak mencerminkan aparatur yang berintegritas.
" integritas menjadi fondasi utama bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Ia menegaskan, perangkat desa yang masuk melalui jalur tidak benar berpotensi besar menyalahgunakan kewenangan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tata kelola pemerintahan desa yang tidak profesional serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Fathur Rozi menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong agar seluruh tahapan seleksi perangkat desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses yang terbuka dan akuntabel dinilai penting untuk memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan dedikasi.
Terkait isu pungli yang kerap mencuat di tengah masyarakat, pihaknya mengingatkan semua pihak agar tidak mencoba-coba melakukan praktik menyimpang.
Ia menekankan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, upaya pencegahan pungli tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan proses seleksi berjalan bersih dan adil.
"Saya tekankan kepada para ASN khususnya di tingkat kecamatan untuk tidak melakukan praktik yang mencorang nama baik Pemkab Bondowoso," pungkasnya. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis