RADAR JEMBER - Pengurangan alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian utama para kepala desa dan mengemuka dalam kegiatan Pengukuhan Pengurus Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Merah Putih (PKDI-MP) Kabupaten Bondowoso, kemarin(8/1).
Di tengah keterbatasan anggaran, organisasi kepala desa didorong memperkuat solidaritas dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tingkat desa.
Ketua PKDI-MP Kabupaten Bondowoso, Kusnadi, menyebut sebagian desa mengalami penurunan Dana Desa dengan kisaran antara Rp200 juta hingga Rp300 juta.
"kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap perencanaan program pembangunan desa, sehingga menuntut kepala desa lebih adaptif dalam menentukan skala prioritas," ujarnya.
Meski demikian, Kusnadi menegaskan bahwa kebijakan pengurangan Dana Desa merupakan keputusan pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat desa.
Ia menekankan pentingnya sikap patuh sekaligus komitmen untuk tetap menjalankan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami siap perintah dan patuh. Apa yang menjadi titah pemerintah pusat akan kami laksanakan sebaik mungkin. Kami yakin para pemimpin kita sangat mencintai masyarakatnya,” bebernya.
Dalam konteks organisasi, Kusnadi memastikan kehadiran PKDI-MP tidak akan menimbulkan gesekan dengan wadah kepala desa lainnya.
Menurutnya, PKDI hadir sebagai persaudaraan, ruang belajar, dan kolaborasi antarkepala desa untuk saling berbagi praktik baik dalam tata kelola pemerintahan desa.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menekankan pentingnya memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antar kepala desa sebagai fondasi pemerintahan desa yang harmonis dan dipercaya masyarakat.
Ia menilai paguyuban kepala desa memiliki peran strategis dalam menjaga komunikasi dan mencegah munculnya ketidakharmonisan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa.
Menurutnya, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa Dana Desa selalu mencapai lebih dari Rp1 miliar, padahal faktanya sangat bervariasi dan sebagian desa hanya menerima dana berkisar Rp200 juta hingga Rp370 juta. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis