Pemisahan dan penggabungan tersebut di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub) akan berdiri sendiri. Sebelumnya dinas tersebut bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP). Kemudian, Dinas Peternakan yang sebelumnya menjadi satu kesatuan dengan Dinas Pertanian, pada 2022 mendatang akan berdiri sendiri menjadi Dinas Peternakan.
Sementara itu, Dinas Keluarga Berencana yang saat ini berada dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPPKB), pada tahun berikutnya disebut sebagian tugas dan fungsinya dengan Dinas Sosial (Dinsos).
Dinas lain yang juga akan bergabung menjadi satu adalah Dinas Kebudayaan, yang saat ini bergabung bersama Dinas Pendidikan (Dispendik), akan bergabung dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso Asnawi Sabil ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen, setelah mengikuti pelantikan pejabat administrasi. "Kami hanya melaksanakan tugas. Jadi, ada amanat regulasi yang mengharuskan begitu. Kami sudah menyepakatinya melalui perda," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga menjelaskan, mutasi adalah bagian penataan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Bondowoso. Hal lain adalah untuk penyiapan terhadap penyesuaian SOTK baru. Bahkan, beberapa hari lagi akan ada pengukuhan pengisi jabatan di SOTK baru. "Ini juga berkenaan dengan penyetaraan jabatan fungsional. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri untuk segera melakukan pengisian jabatan, terutama di eselon IV," cetusnya.
Dia menyebutkan, untuk pejabat yang akan mengisi posisi di SOTK baru tersebut, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka yang sekiranya sama secara otomatis bisa dicukupkan dengan digeser. "Perdanya sudah ada. Di perda itu sudah ada rumusnya, sudah ada strukturnya, nomenklatur kasinya, bidangnya. Kantornya kami nanti menyesuaikan," bebernya.
Sementara itu, KH Salwa Arifin, Bupati Bondowoso, menegaskan, pelantikan itu dilakukan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan publik. "Pelantikan dan mutasi ini adalah dinamika organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Serta bagian dari pola pengembangan karir pegawai," imbuhnya.
Dirinya juga berharap mutasi jabatan ini diartikan dari sudut kepentingan organisasi. Bukan sekadar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Lebih-lebih, pengembangan karir pegawai dilakukan tak hanya untuk kepentingan pegawai tersebut. Melainkan untuk pembenahan dan pemantapan organisasi. "Tujuannya itu. Bukan hanya pada personel, pejabat tertentu. Karena figur tertentu. Tidak," tegasnya.
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilham Wahyudi
Redaktur : Hafid Asnan Editor : Safitri